Tagging Komisi Viii

Mensos Gus Ipul: Komisi VIII DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kemensos tahun 2026 Sebesar Rp84, 44 Triliun

Komisi VIII DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kemensos Rp12,51 triliun yang akan dibahas lebih lanjut bersama Banggar DPR dan Kementerian Keuangan.

DPR Minta Evaluasi Ketat Sekolah Rakyat, Pastikan Hanya untuk Keluarga Miskin Ekstrem!

DPR minta validasi ketat Sekolah Rakyat agar hanya menyasar keluarga miskin ekstrem. Pemerintah diminta untuk melengkapi fasilitas dan dukungan lanjutan.

Sertifikasi Halal untuk UMKM Wajib 2026, DPR Desak BPJPH Genjot Sosialisasi dan Digitalisasi

Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran Rp2 miliar untuk BPJPH 2026. Target 7 juta produk halal dikejar, UMKM wajib sertifikasi sebelum 18 Okt 2026.

Tiga Jemaah Haji Indonesia Masih Hilang di Makkah, Komisi VIII DPR Desak Evaluasi Sistem Pelacakan

Tiga jemaah haji Indonesia masih hilang di Makkah, Arab Saudi. DPR mendesak evaluasi sistem pelacakan dan minta pelatihan teknologi masuk manasik haji 2026.

DPR Dukung Program Sekolah Rakyat Prabowo, Solusi Atasi Kemiskinan dan Putus Sekolah

Anggota DPR RI Alimuddin Kolatlena dukung program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo untuk buka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem.

DPR Minta BPJPH Jaga Kredibilitas Sertifikat Halal Tanpa Batas Waktu

Aprozi Alam dari Komisi VIII DPR minta BPJPH perkuat pengawasan sertifikat halal seumur hidup agar tetap dipercaya global tanpa mengorbankan integritas halal.

Visa Furoda Diblokir Total! Travel Haji Terancam Bangkrut, DPR Ungkap Akar Masalahnya

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid mengungkapkan alasan visa furoda gagal terbit tahun ini. Travel rugi, DPR minta dana jamaah dikembalikan sepenuhnya.

Bansos Tak Cukup! DPR Minta Pemerintah Siapkan Strategi Permanen Lawan Kemiskinan

Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Rumambi tegaskan bansos hanya bantuan sementara dan dorong program jangka panjang untuk atasi kemiskinan di Sulut.

Komisi VIII DPR RI Sesalkan Ketidakhadiran Dedi Mulyadi Saat Kunjungan Kerja

Kunker Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Jabar diwarnai kekecewaan atas ketidakhadiran Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, beserta jajaran pemerintah provinsi. 

Revisi Besar UU Haji dan Umrah: Apa Saja yang Akan Berubah?

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengataan bahwa pembentukan BPH memicu diskusi mengenai kemungkinan pembentukan Kementerian Haji.