SOKOGURU, MANADO— Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas Janusanti Rumambi, mengingatkan bahwa bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat hanya bersifat stimulan sementara, bukan solusi permanen.
Dalam kunjungan kerjanya di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (28/5/2025), Matindas menekankan pentingnya program jangka panjang yang dapat benar-benar membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan.
"Bansos hanya bersifat stimulan dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah perlu mencari solusi berkelanjutan agar masyarakat bisa keluar dari kemiskinan," tegas Matindas.
Baca juga: Update Status Terbaru Bansos Mei–Juni 2025: BPNT Verifikasi, PKH Menyusul!
Menurutnya, perlu ada koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa penyaluran bansos disertai dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
Sulut Kaya SDA Tapi Masih Dihantui Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Utara dikenal kaya akan sumber daya alam dan keberagaman budaya. Namun sayangnya, potensi besar itu belum sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Sulut mencapai 186,86 ribu jiwa atau 7,25% dari total penduduk.
Baca juga: Mensos Gus Ipul Minta Pendamping PKH Dorong Penerima Manfaat Mentas dari Kemiskinan
Meski demikian, Sulut masih lebih baik dibanding provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia, bahkan menduduki peringkat pertama se-Sulawesi dalam hal penanggulangan kemiskinan.
Namun, kemiskinan ekstrem tetap menjadi tantangan besar yang perlu diatasi dengan langkah konkret dan terintegrasi.
Target Pemerintah 2025: Fokus ke Kemiskinan Ekstrem
Matindas menjelaskan bahwa pemerintah pada 2025 akan mengarahkan penyaluran bansos untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Definisi kemiskinan ekstrem sendiri adalah kondisi ketika pengeluaran individu berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang ditetapkan secara nasional.
Baca juga: Bekasi Asih Ka Indung’: Langkah Nyata Bupati Ade Kuswara Perangi Kemiskinan Ekstrem
"Pendekatan penyaluran bansos harus lebih terarah, tepat sasaran, dan menyasar kelompok paling rentan di masyarakat," ujarnya.
Komisi VIII DPR RI Salurkan Beragam Bantuan di Sulut
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI bersama mitra kerja menyalurkan berbagai bentuk bantuan untuk masyarakat Sulawesi Utara:
* DAK Non Fisik Kementerian PPPA senilai Rp6,7 miliar untuk 13 kabupaten/kota.
* Bantuan pendidikan dari Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI untuk Taman Seminari Stella Maris Bolmong sebesar Rp35,6 juta.
* Bantuan rehabilitasi Masjid Nurul Ikhlas Manado sebesar Rp50 juta.
* Bantuan operasional rintisan masjid ramah Al-Maghfirah sebesar Rp15 juta.
* Penyaluran hewan kurban sebanyak 5 ekor kambing dan 2 ekor sapi.
* Dan beragam bantuan sosial lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Matindas menegaskan bahwa semua bantuan ini adalah langkah awal menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, namun tidak bisa dijadikan ketergantungan. (*)
