SOKOGURU, JAKARTA- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan ujung tombak perubahan sosial, bukan sekadar penyalur bantuan.
Tugas PKH harus mampu mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mentas dari kemiskinan sebagaimana program prioritas Presiden Prabowo.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf saat memberikan arahan secara daring pada acara Pelatihan Fasilitator Pengembangan/Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas SDM bagi 1000 pendamping PKH dan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026, Selasa, 6 Mei 2025.
Baca juga: Mensos Gus Ipul: Kemiskinan Tantangan Peradaban, Harus Dilawan Lewat Pendidikan
"Pendamping bukan hanya pelaksana teknis, Anda adalah agen perubahan di garda terdepan," kata menteri yang biasa disapa Gus Ipul itu dalam keterangan resmi Kementerian Sosial (Kemensos).
Menurutnya, Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi nol persen (0%) pada 2026 dan angka kemiskinan secara umum ditekan hingga di bawah 5% pada 2029.
Untuk mencapai target itu, Gus Ipul meminta para pendamping PKH bekerja serius dalam satu barisan dan menghilangkan sekat demi mewujudkan visi dan misi presiden.
Baca juga: Sejumlah Kepala Daerah Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat, Berpartisipasi Putus Rantai Kemiskinan
"Semua bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," imbuhnya.
Gus Ipul memahami tugas pendamping PKH memang berat. Mereka harus menembus medan terjal, menghadapi dinamika masyarakat yang beragam, serta berhadapan dengan sistem yang belum sempurna.
Namun dia yakin semua itu bisa diatasi dengan berbekal kesungguhan dan profesionalitas serta tujuan mulia untuk membuat KPM mandiri.
"Yang kita cari bukan data statistik, tapi ibu-ibu yang penuh harap untuk bisa tersenyum di kemudian hari," katanya.
Baca juga: Kementerian UMKM dan Kemensos Bersinergi: Dorong Wirausaha untuk Entaskan Kemiskinan
Sebagai langkah awal menuju kemandirian, Gus Ipul meminta para pendamping PKH terus menyosialisasikan bantuan sosial (bansos) hanya bersifat sementara. Sehingga mereka harus bekerja keras agar secepatnya graduasi dan mandiri.
"Mulai kita sama-sama dorong ke proses pemberdayaan. Bansos bukan selamanya, bansos maksimal diberikan 5 tahun saja bagi KPM aktif, kecuali bagi penyandang disabilitas berat dan lansia tidak produktif. Mari seluruh pendamping dalam bekerja gunakan proses bisnis untuk mengukurnya, kita fokus pada target, berdasarkan data di perlindungan dan jaminan sosial," ujarnya.
Lebih lanjut, Mensos menegaskan, keberhasilan program Kementerian Sosial (Kemensos) ada di pundak para pendamping. Karena itu, ia meminta agar profesi pendamping tidak hanya dijadikan sebagai sampingan.
"Harapan kita, pendamping bisa membawa 10 graduasi KPM tiap tahunnya," katanya.
Lebih lanjut, ia meminta para pendamping menjaga integritas dan kepercayaan publik. Ia mewanti-wanti agar mereka tak terlibat manipulasi atau pun pungutan liar. "Jadilah panutan, karena wajah negara di mata rakyat miskin adalah pendamping," katanya.
Ia juga meminta para pendamping memastikan validitas data lewat pengecekan di lapangan yang objektif dan akurat.
Dalam kesempatan ini Gus Ipul juga mengingatkan para pendamping untuk mengawal program Sekolah Rakyat. Sebab, Sekolah Rakyat menjadi solusi pengentasan kemiskinan jangka panjang.
"Pendamping harus memastikan bahwa siswa berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Cek rumahnya, cari tahu kondisi keluarganya. Bantu fasilitasi pendaftaran, pantau kelayakan, dan pastikan tidak ada anak miskin yang tercecer dari pendidikan," katanya.
Terakhir, Gus Ipul mengatakan bahwa tugas sebagai pendamping merupakan ladang ibadah sosial, sehingga harus dijalani dengan hati dan bukan sekadar rutinitas.
"Profesionalisme, keikhlasan, dan semangat gotong royong adalah senjata utama kita dalam memutus rantai kemiskinan," tutupnya. (SG-1)
