SOKOGURU, JAKARTA- Sejumlah Kepala Daerah menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat (SR). Komitmen bersama itu disampaikan para kepala daerah atau perwakilannya di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada Selasa, 22 April 2025.
Dalam audiensi para kepala daerah dengan Mensos Saifullah Yusuf dan Wamensos Agus Jabo Priyono itu, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyatakan telah menyiapkan tiga alternatif lahan, salah satunya 6,3 hektare (ha) dan bisa dikembangkan menjadi 7 ha.
“Letaknya juga dekat dengan daerah kantong kemiskinan ekstrem. Bangkalan termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan IPM rendah, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat sangat relevan,” ujarnya dalam keterangan resmi Kementerian Sosial, Rabu, 23 April 2025.
Selain lahan, Bupati Lukman juga menyatakan siap mendukung dari sisi SDM. Pihaknya akan mengalokasikan guru dari ASN dan P3K. Harapannya, proses belajar bisa dimulai secepatnya, bahkan tahun ini.
Baca juga: Empat Daerah Siap Bangun Sekolah Rakyat: Dukungan Daerah Kunci Sukses Program Sosial Kemensos
Dukungan serupa datang dari Kota Malang, Jawa Timur. Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas hampir 8 ribu meter persegi, termasuk bangunan eksisting yang hanya perlu renovasi.
"Kami juga sedang mempersiapkan proses seleksi siswa dan rekrutmen pengajar, bekerja sama dengan Kemensos," katanya.
Erik menegaskan Pemerintah Kota Malang menaruh perhatian serius terhadap program ini. "Sekolah Rakyat akan menjadi tempat bagi anak-anak kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan layak," ujarnya.
Di Sulawesi Barat, Sekda Polewali Mandar, Ahmad Saifuddin, menyampaikan kesiapan lahan seluas 6,5 hektare di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo.
Baca juga: Sebanyak 53 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Di Tahun ajaran 2025/2026
"Kami rancang untuk menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA," katanya. Ia menyebut model boarding school cocok diterapkan karena banyak siswa berasal dari keluarga tidak mampu dan tinggal di pelosok.
Ahmad berharap pembangunan dapat segera dilakukan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat. "Ini solusi nyata mengatasi putus sekolah dan meningkatkan kualitas SDM Polewali Mandar," ujarnya.
Sementara itu, di Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Imam Maskur mengatakan pihaknya menyiapkan dua lokasi SR, masing-masing di Salatiga dan Demak, dengan lahan seluas 5,2 ha dan 29 ha.
"Semua kebutuhan siswa ditanggung negara. Ini akan sangat membantu keluarga miskin dan mengurangi beban ekonomi mereka," terangnya.
Baca juga: Gelar Silahturahmi Lebaran ke Sejumlah Pesantren di Tapal Kuda, Mensos Minta Dukungan Sekolah Rakyat
Dukungan juga datang dari Kabupaten Siak, Riau. Kepala Dinas Sosial Wan Idris mengungkapkan Pemkab Siak telah menyiapkan lahan seluas 7,5 ha di Kecamatan Mempura.
"Kami berharap SR dapat menjadi jembatan masa depan bagi anak-anak yang selama ini terkendala ekonomi," tambahnya.
Pendidikan putus rantai kemiskinan
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Prof. Mohammad Nuh menegaskan, pengentasan kemiskinan tak bisa hanya dilakukan secara reaktif.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2009-2014, Prof. Mohammad Nuh. (Dok. Kemensos)
Diperlukan pendekatan antisipatif melalui pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.
“Yang sedang miskin tetap diselesaikan, tapi jangan sampai ada pendatang baru yang (miskin). Nah, mengantisipasi yang paling teruji dan terpuji itu ya melalui pendidikan,” ujarnya.
Untuk itu, Nuh mendorong para kepala daerah untuk ikut berperan aktif dalam memutus rantai kemiskinan di wilayah masing-masing. Salah satu caranya dengan menyukseskan program Sekolah Rakyat.
“Kita mulai kepemimpinan panjenengan semua. Ayo, kita bebaskan lima keluarga, sepuluh keluarga hingga seratus (keluarga dari kemiskinan),” ajaknya.
Dalam kesempatan itu Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyat.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama dengan fasilitas lengkap dan standar internasional, untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dibangun di atas lahan seluas 7 hingga 10 hektare, sekolah ini mampu menampung hingga 1.000 siswa. Targetnya, 200 titik Sekolah Rakyat akan berdiri tahun ini.
“Kira-kira 400 siswa untuk SD, 300 siswa untuk SMP, dan 300 siswa untuk SMA,” ujar Gus Ipul.
Hingga kini Kemensos telah menerima 356 usulan lokasi dari pemerintah daerah. Sementara 53 titik Sekolah Rakyat tahap 1 ditargetkan direnovasi dan digunakan pada tahun ajaran 2025/2026 dan 85 titik tengah dalam proses survei.
Gus Ipul optimistis, setidaknya 100 titik bisa mulai digunakan pada tahun ini.Berbeda dari sekolah konvensional, seleksi masuk Sekolah Rakyat tidak menggunakan pendekatan akademik semata.
“Jangan dikira ini yang pintar-pintar yang diterima. Ini pendekatannya yang miskin dahulu,” kata Gus Ipul, mengutip arahan Presiden Prabowo.
Syarat utama bagi calon siswa adalah berasal dari keluarga miskin dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Ekonomi dan Sosial (DTSEN), berdomisili di kabupaten/kota penyelenggara.
Gus Ipul menegaskan, dalam hal ini pemerintah daerah memegang peranan penting. Selain memberikan rekomendasi bagi calon siswa, mereka juga mengusulkan minimal tiga calon kepala sekolah. Para guru pun diprioritaskan berasal dari daerah setempat.
“Guru-gurunya diprioritaskan dari kabupaten/kota setempat, muridnya juga wajib dari kabupaten/kota setempat. Kepala sekolahnya pun usulan dari Bupati atau Wali Kota,” jelas Gus Ipul.
Fasilitas Sekolah Rakyat tak hanya mencakup ruang kelas dan asrama, tetapi juga lapangan olahraga, tempat ibadah, lapangan apel, hingga rumah bagi para guru. “Sekolahnya keren banget. Standarnya internasional, tapi yang sekolah orang miskin,” ujar Gus Ipul.
Penjabat (Pj.) Bupati Puncak Jaya Yopi Murib menyambut hangat ajakan Prof Nuh. Dia berkomitmen untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.
“Lahan yang diminta 7 ha akan kami upayakan. Hari ini juga surat pengajuan kami kirim. Semua syarat lainnya segera kami lengkapi,” katanya.
Hadir dalam audiensi ini Bupati Buru Syarif Hidaya, Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Birdana, Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam, Wakil Bupati Padang Lawas Achmad Fauzan, dan Bupati Buru Selatan La Hamidi.
Ada juga Bupati Tojo Una-Una Ilham, Wakil Wali Kota Palu Imelda L. Muhidin, Pj. Bupati Puncak Jaya Yopi Murib, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, Wakil Bupati Konawe Selatan Wahyu Ade, Bupati Tebo Agus Rubiayanto, Wakil Bupati Buru Selatan Gerson Eliaser, Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah, dan Bupati Garut A. Syakur Amin. (SG-1)
