SOKOGURU, BANDUNG: Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Jawa Barat (Jabar) diwarnai kekecewaan atas ketidakhadiran Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, beserta jajaran pemerintah provinsi.
Tak hanya gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda) maupun Asisten Daerah (Asda) pun absen dalam pertemuan penting yang membahas berbagai persoalan sosial, kebencanaan, haji, serta perlindungan anak di wilayah tersebut.
Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan menggali permasalahan di Jawa Barat untuk kemudian diperjuangkan di tingkat pemerintah pusat.
Baca juga: Pemprov Jabar Imbau Warga Waspada Video Hoaks Mengatasnamakan Gubernur Dedi Mulyadi
Ia juga menyoroti bahwa Komisi VIII DPR RI membawa serta kementerian-kementerian terkait yang berfokus pada isu keagamaan dan sosial.
"Kami hadir dengan membawa kementerian mitra Komisi VIII untuk mencari solusi bersama,” kata Singgih.
“Seharusnya, ini tidak hanya menjadi tanggung jawab provinsi, tetapi bisa kami bantu melalui kerja sama dengan pemerintah pusat," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu kepada Parlementaria usai pertemuan di Bandung, Kamis (27/3).
Kekecewaan juga diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, yang menilai absennya gubernur mencerminkan bahwa Pemprov Jabar seolah menganggap Komisi VIII DPR tidak penting.
Padahal, menurutnya, isu-isu yang menjadi fokus Komisi VIII DPR RI mulai dari penanganan haji, bencana, hingga pengentasan kemiskinan—sangat erat kaitannya dengan masyarakat Jawa Barat.
Baca juga: Dedi Mulyadi Desak OJK Jabar Lebih Tegas Berantas Pinjol Ilegal dan Bank Gelap
"Ini pertemuan yang sangat penting. Kalau pun ada agenda lain, seharusnya bisa disiasati, misalnya hadir sebentar untuk berdiskusi sebelum melanjutkan agenda lainnya,” jelas Maman.
“Kami sangat menyayangkan sikap Gubernur Dedi dan jajarannya yang seolah tidak menganggap Komisi VIII ini berarti," ujarnya.
Pemprov Jabar Dinilai Tidak Serius Tangani Masalah Masyarakat
Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Gantina, menilai ketidakhadiran jajaran Pemprov Jabar menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menangani masalah sosial masyarakat.
"Jawa Barat adalah provinsi dengan lebih dari 50 juta penduduk. Koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting,” ujar Selly.
Baca juga: Dedi Mulyadi Jadi Warga Bandung, Farhan Ajak Kolaborasi Wujudkan Kota Bebas Sampah
“Apalagi dalam bidang kesejahteraan sosial yang melibatkan Kemensos, Kemenag, BNPB, Men-PPPA, hingga Baznas dan BWI. Pemprov Jabar seharusnya bisa memaksimalkan kerja sama ini," tegas politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Tak hanya itu, ketidakhadiran pejabat utama Pemprov Jabar dalam pertemuan strategis ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan gubernur dalam mendelegasikan tugas dan membangun sinergi dengan pemerintah pusat.
Komisi VIII DPR RI pun berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (SG-2)
