Kunker Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Jabar diwarnai kekecewaan atas ketidakhadiran Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, beserta jajaran pemerintah provinsi. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengataan bahwa pembentukan BPH memicu diskusi mengenai kemungkinan pembentukan Kementerian Haji.