SOKOGURU, JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Alimuddin Kolatlena, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap peluncuran program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Program ini dinilai sebagai langkah strategis dan konstitusional dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang lebih merata.
“Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum,” ujar Alimuddin dari Partai Gerindra di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Baca juga: Gubernur DKI Pramono Anung Pastikan KJP Tetap Jalan untuk Siswa Sekolah Rakyat
Peluncuran program Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung serentak di 100 titik seluruh Indonesia dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan 20.000 siswa dari keluarga miskin ekstrem yang akan dibina oleh ribuan guru terlatih.
Fokus pada Daerah 3T dan Anak Putus Sekolah
Alimuddin menegaskan pentingnya kehadiran Sekolah Rakyat, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), di mana akses pendidikan formal masih sangat terbatas.
Anggota Komisi VIII DPR RI Alimuddin Kolatlena. (Dok.DPR RI)
“Banyak anak dari keluarga miskin di wilayah-wilayah terluar tak bisa sekolah karena tak ada fasilitas atau tidak mampu membayar. Sekolah Rakyat harus hadir di sana,” tegasnya.
Data BPS 2024 menunjukkan masih ada 7,4% warga Indonesia hidup dalam kemiskinan, dengan 1,6% termasuk miskin ekstrem.
Baca juga: Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Pendidikan: Mantabkan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda
Sementara itu, lebih dari 1 juta anak usia sekolah belum menikmati pendidikan formal yang layak, mayoritas berasal dari daerah tertinggal.
Dirancang untuk Lima Tahun, Berbasis Data & Bebas Nepotisme
Alimuddin menyebut bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai program jangka menengah lima tahun, dengan cakupan nasional hingga tingkat kabupaten/kota.
Program ini akan melengkapi program sekolah negeri gratis yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat miskin ekstrem.
Baca juga: Farhan: Bandung Siap Bangun Sekolah Gratis Khusus Warga Miskin, Tapi Lahannya Terbatas
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi VIII DPR RI akan memastikan proses seleksi siswa dan guru dilakukan secara transparan dan berbasis data dari Single Entity Number (SEN) milik BPS, disertai verifikasi lapangan.
“Kami ingin pastikan anak-anak dari keluarga yang benar-benar membutuhkan mendapatkan haknya. Tidak boleh ada nepotisme dalam penerimaan siswa,” tegasnya.
Pendidikan sebagai Gerakan Keadilan Sosial
Lebih dari sekadar proyek infrastruktur pendidikan, Alimuddin berharap Sekolah Rakyat menjadi gerakan nasional memuliakan harkat manusia melalui pendidikan yang adil dan setara.
“Kita ingin rakyat tersenyum karena akhirnya bisa melihat anak-anak mereka sekolah. Ini bukan sekadar angka statistik, ini tentang masa depan bangsa,” pungkasnya. (*)
