Soko Berita

Gubernur DKI Pramono Anung Pastikan KJP Tetap Jalan untuk Siswa Sekolah Rakyat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto.

By Deri Dahuri  | Sokoguru.Id
26 Juni 2025
<p>Siswa peserta Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto tetap berhak menerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Dok.Pemprov DKI Jakarta)</p>

<p> </p>

Siswa peserta Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto tetap berhak menerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Dok.Pemprov DKI Jakarta)

 

SOKOGURU, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan siswa peserta Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto tetap berhak menerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP). 

Hal ini sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat soal potensi penghapusan bantuan bagi siswa nonformal atau jalur khusus pendidikan rakyat.

KJP Diberikan Selama Siswa Tempuh Pendidikan

“KJP itu tetap diberikan selama siswa tersebut masih menempuh pendidikan. Sekolahnya di mana saja, selama dia siswa, haknya tetap ada,” ujar Pramono saat mengunjungi Sekretariat RW 07, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Kamis (26/6/2025).

Baca juga: Mayoritas Warga Jakarta Puas atas Kinerja Pramono Anung dan Rano Karno

Program KJP dinilai tak hanya meringankan beban siswa, tetapi juga membantu keluarga prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan pokok harian.

“KJP ini manfaatnya bukan hanya ke siswa, tapi juga ke keluarga. Bisa dipakai beli beras, telur, dan lainnya,” tambahnya.

Sinergi dengan Sekolah Rakyat Prabowo

Pramono juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Sosial terkait pelaksanaan dan pengembangan Sekolah Rakyat di Jakarta.

Baca juga: HUT Jakarta ke-498, Gubernur Pramono Anung Ungkap Misi Masuk Top 50 Kota Dunia

Bahkan, ia menyebut Pemprov sudah menyiapkan lahan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.

Baca juga: Pluit, Jakarta Utara Kembali Diterjang Rob! Warga Diminta Siaga hingga Akhir Juni 2025

“Untuk Jakarta, kami sudah siap. Lahan dan tempat sudah disiapkan, tinggal pelaksanaannya saja,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan menjadi bentuk keberpihakan nyata Pemprov DKI terhadap akses pendidikan inklusif dan pemerataan bantuan sosial pendidikan bagi seluruh warga Jakarta, termasuk mereka yang mengikuti jalur alternatif seperti Sekolah Rakyat. (*)