SOKOGURU, BANDUNG:  Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan siap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos). 

Namun, rencana mulia ini harus menyesuaikan kondisi wilayah perkotaan yang terbatas lahan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan, pihak Kemensos meminta hibah lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sayangnya, Pemkot hanya mampu menyediakan maksimal 2 hektare.

Baca juga: Orang Tua Hati-Hati! Pemkot Bandung Awasi Ketat Domisili Jelang PPDB 2025

“Kita diminta menghibahkan 5 hektare. Tapi tidak ada seluas itu. Paling banyak hanya 2 hektare,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin, 21 April 2025.

Sebagai solusi, Pemkot bersama Kemensos berencana membangun Sekolah Rakyat dalam bentuk gedung bertingkat agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat miskin meski dengan keterbatasan lahan.

“Kelihatannya gedungnya harus bertingkat. Kalau lahannya tidak memenuhi, ya kita bahas lagi,” sambungnya.

Sekolah Satu Atap untuk Warga Miskin

Sekolah Rakyat akan dibangun dengan konsep satu atap, di mana seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA tersedia dalam satu kompleks. 

Sasaran utama sekolah ini adalah keluarga penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: Produk Lokal Tembus Jepang! Bandung Ekspor Alas Kaki ke Negeri Sakura

“Sekolah ini khusus untuk warga penerima bantuan sosial. Pembangunannya oleh Kemensos, Pemkot hanya sediakan lahan,” jelas Farhan.

Proses seleksi penerima manfaat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemensos, berdasarkan data resmi yang telah diperbarui. 

Menurut Farhan, Kota Bandung termasuk salah satu daerah terbaik dalam hal pembaruan data DTKS.

Beda dengan Program RMP

Farhan juga meluruskan perbedaan antara Sekolah Rakyat dan program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) yang selama ini sudah berjalan di Bandung.

Baca juga: Farhan Bongkar Masalah Dana Hibah di Muscab Pramuka Bandung 2025: Saatnya Move On dan Bersih-Bersih!

“Kalau RMP itu beda. RMP lebih ke membantu menebus biaya di sekolah swasta, seperti ijazah. Kalau Sekolah Rakyat itu satu kompleks, satu atap, dan khusus untuk penerima bantuan sosial,” tegasnya.

Komitmen Bandung untuk Pendidikan Inklusif

Meski terkendala lahan, komitmen Kota Bandung untuk menyediakan akses pendidikan yang adil dan inklusif tak surut. 

Pembangunan Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. (SG-2)