SOKOGURU, SURAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Alimudin Kolatlena menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Sekolah Rakyat.
Evaluasi dilakukan sebagai bentuk nyata keberpihakan negara dalam mengangkat derajat masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Dalam kunjungan spesifik ke Sekolah Rakyat Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (16/7/2025), Alimudin mengapresiasi kondisi sekolah yang menurutnya sudah cukup representatif, terutama di bagian asrama seperti tempat tidur, ruang belajar, dapur, dan toilet.
Baca juga: Sekolah Rakyat Kementerian Sosial Disorot DPR, Status Guru Tak Jelas, Lahan Masih Jadi Kendala
“Kita saksikan sendiri bagaimana tempat tinggal siswa sudah cukup layak. Tapi masih ada kekurangan, seperti fasilitas komputer yang belum tersedia. Ini tentu jadi catatan penting untuk segera diperbaiki,” ujar Alimudin dalam keterangan pers, Kamis (17/7/2025).
DPR Dorong Kemensos Lengkapi Sarana dan Prasarana Sekolah Rakyat
Politikus Fraksi Gerindra itu menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melengkapi sarana dan prasarana agar para siswa bisa belajar secara maksimal.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Alimudin Kolatlena. (Dok.DPR RI)
Tak hanya fasilitas, Alimudin juga menyoroti pentingnya validasi data penerima manfaat.
Ia menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat harus tepat sasaran, yakni untuk keluarga yang masuk dalam kategori Desil 1 dan 2 sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKS), yang merupakan indikator keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Baca juga: DPR Dukung Program Sekolah Rakyat Prabowo, Solusi Atasi Kemiskinan dan Putus Sekolah
“Kita harus pastikan bahwa siswa yang direkrut benar-benar dari keluarga miskin ekstrem,” ucap Alimudin.
“Jangan sampai yang masuk justru dari keluarga yang sudah mapan. Itu bisa merusak tujuan program ini,” tegas legislator dari Dapil Maluku ini.
Alimudin memahami bahwa jumlah keluarga miskin masih sangat besar, sementara kuota siswa terbatas. Karena itu, ia meminta proses seleksi dilakukan secara ketat dan adil agar program tidak melenceng dari target.
Lebih lanjut, ia menyampaikan optimismenya terhadap masa depan lulusan Sekolah Rakyat.
Baca juga: Gubernur DKI Pramono Anung Pastikan KJP Tetap Jalan untuk Siswa Sekolah Rakyat
Menurutnya, jika kurikulum, pembinaan karakter, dan fasilitas berjalan optimal, lulusan sekolah ini akan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Pemerintah juga perlu menyiapkan dukungan lanjutan. Kalau ada yang ingin kuliah, beri beasiswa,” jelas Alimudin.
“Kalau ingin langsung kerja, bantu fasilitasi lapangan pekerjaan. Harapan kita, alumni Sekolah Rakyat ini menjadi insan tangguh dan berguna bagi bangsa,” pungkasnya. (*)