SOKOGURU, BEKASI — Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai solusi pendidikan berasrama bagi masyarakat miskin mendapat sorotan tajam dari Komisi VIII DPR RI. 

Dalam kunjungan spesifik ke Sentra Bekasi, Jawa Barat, legislator mempertanyakan kejelasan status tenaga pendidik dan keberlanjutan anggaran program ini.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti, menyampaikan bahwa belum ada kepastian tertulis mengenai penempatan calon kepala sekolah yang berasal dari ASN pemerintah daerah ke bawah koordinasi Kementerian Sosial.

Baca juga: DPR Dukung Program Sekolah Rakyat Prabowo, Solusi Atasi Kemiskinan dan Putus Sekolah

“Meski disebut akan dipindah ke pusat, hingga kini belum ada SK resmi. Padahal ini menyangkut BKN dan KemenPAN-RB. Sejak awal saya sudah ingatkan Kemensos,” ujarnya kepada Parlementaria, Jumat (11/07/2025).

Status Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat Belum Ada Kejelasan

Lebih lanjut, Haeny juga menyoroti tenaga pendidik di luar kepala sekolah yang ternyata direkrut dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

Namun, belum ada kejelasan dalam RAPBN 2026 mengenai kelanjutan kontrak mereka.

Baca juga: Gubernur DKI Pramono Anung Pastikan KJP Tetap Jalan untuk Siswa Sekolah Rakyat

“Kalau kontraknya hanya setahun, bagaimana kelanjutannya? Apakah diperpanjang atau dialihkan? Ini krusial untuk keberlangsungan Sekolah Rakyat,” tegas politisi Partai Golkar dari Dapil Jawa Timur IX tersebut.

Ia juga mengusulkan agar Sekolah Rakyat mengadopsi sistem “pamong”, sebagaimana diterapkan di sekolah berasrama seperti Taruna Nusantara, dengan memanfaatkan pengalaman Kemensos dalam rehabilitasi sosial dan pengelolaan UPT Sentra di seluruh Indonesia.

“Kementerian Sosial punya SDM yang terbiasa dengan sistem asrama. Ini bisa jadi kekuatan tersendiri jika dimaksimalkan,” katanya.

Dari sisi infrastruktur, Haeny mengapresiasi pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Sentra Bekasi yang telah mencapai 80 persen dan sesuai dengan blueprint yang dirancang bersama Kementerian PUPR. 

Namun, ketersediaan lahan disebutnya masih menjadi hambatan utama untuk ekspansi nasional.

Baca juga: Farhan: Bandung Siap Bangun Sekolah Gratis Khusus Warga Miskin, Tapi Lahannya Terbatas

Ia mendorong pemanfaatan aset pemerintah provinsi yang idle daripada mencari lahan baru, mengingat kewenangan pendidikan menengah atas kini tak lagi berada di bawah pemerintah kabupaten/kota.

“Aset provinsi bisa dimaksimalkan. Ini akan mempercepat realisasi target Sekolah Rakyat di seluruh daerah, sesuai arahan Presiden Prabowo,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Haeny menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga harus memastikan kualitas manajemen, kurikulum, dan kejelasan hukum tenaga pendidik sejak awal.

“Kalau kita mau mewujudkan visi besar Presiden Prabowo, maka semua aspek pendidikan harus tertata dari awal — dari tenaga pengajar, kurikulum, hingga tata kelola kelembagaan,” pungkasnya. (*)