Media & Ekosistem UMKM Indonesia

<p>Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kota Tua Jakarta guna mempermudah akses legalitas usaha bagi usaha mikro, Rabu, 27 Agustus 2025. (Dok. Kementerian UMKM)</p>

<p> </p>

Gelar Festival di Kota Tua, Kementerian UMKM Permudah Akses Legalitas Usaha Mikro

Pemberian legalitas usaha, sertifikasi mutu, pelindungan produk, akses pembiayaan membentuk ekosistem terpadu, serta perkuat daya saing agar UMKM naik kelas.

28 Agustus 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Sekolah Rakyat ditempatkan di Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (16/7/2025), (Dok.TikTok@stsoeharsosurakarta/)</p>

DPR Minta Evaluasi Ketat Sekolah Rakyat, Pastikan Hanya untuk Keluarga Miskin Ekstrem!

DPR minta validasi ketat Sekolah Rakyat agar hanya menyasar keluarga miskin ekstrem. Pemerintah diminta untuk melengkapi fasilitas dan dukungan lanjutan.

18 Juli 2025 by Deri Dahuri

<p>BPJPH menargetkan 7 juta pelaku UKM mendapat sertifikasi halal. (Dok.BPJPH)</p>

Sertifikasi Halal untuk UMKM Wajib 2026, DPR Desak BPJPH Genjot Sosialisasi dan Digitalisasi

Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran Rp2 miliar untuk BPJPH 2026. Target 7 juta produk halal dikejar, UMKM wajib sertifikasi sebelum 18 Okt 2026.

15 Juli 2025 by Deri Dahuri

<p>Ilustrasi jemaah haji Indonesia baru mendarat di Bandara Indonesia King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. (Dok.Kemenag) </p>

Tiga Jemaah Haji Indonesia Masih Hilang di Makkah, Komisi VIII DPR Desak Evaluasi Sistem Pelacakan

Tiga jemaah haji Indonesia masih hilang di Makkah, Arab Saudi. DPR mendesak evaluasi sistem pelacakan dan minta pelatihan teknologi masuk manasik haji 2026.

14 Juli 2025 by Deri Dahuri

<p>Kawasan Industri Subang atau Subang Smartpolitan diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. (Dok.suryacipta.com)</p>

Kawasan Industri Subang Siap Serap 18.000 Pekerja! DPR Minta Prioritaskan Warga Lokal

Kawasan Industri Subang diproyeksikan serap 18.000 pekerja! DPR minta tenaga kerja lokal jadi prioritas dan investasi dorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

11 Juli 2025 by Deri Dahuri

<p>Ilustrasi Sekolah Rakyat. Anggota Komisi VIII DPR RI menyampaikan dukungan penuhnya terhadap peluncuran program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. (AI/Sokoguru.id)</p>

DPR Dukung Program Sekolah Rakyat Prabowo, Solusi Atasi Kemiskinan dan Putus Sekolah

Anggota DPR RI Alimuddin Kolatlena dukung program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo untuk buka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem.

09 Juli 2025 by Deri Dahuri

<p>Anggota DPR RI menanggapi isu yang berkembang seputar implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mencabut batas waktu masa berlaku sertifikat halal. (Dok.Ist)</p>

DPR Minta BPJPH Jaga Kredibilitas Sertifikat Halal Tanpa Batas Waktu

Aprozi Alam dari Komisi VIII DPR minta BPJPH perkuat pengawasan sertifikat halal seumur hidup agar tetap dipercaya global tanpa mengorbankan integritas halal.

09 Juli 2025 by Deri Dahuri

<p>Ilustrasi usaha mikro. Wacana pemerintah terkait penerapan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menuai penolakan tegas dari Komisi VII DPR RI. (Dok.Freepik)</p>

Pajak UMKM Disorot DPR, Jangan Tambah Beban Pedagang Kecil di Tengah Ekonomi Sulit

Komisi VII DPR RI tolak keras wacana pajak UMKM. Legislator minta pemerintah tak tambah beban warteg dan pedagang kecil di tengah ekonomi yang belum pulih.

06 Juli 2025 by Deri Dahuri

<p>Kementerian Keuangan menggulirkan wacana pengenaan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjualan di platform e-commerce. (Dok.pexels)</p>

Wacana Pajak UMKM di E-Commerce, DPR: Pemerintah: Jangan Rugikan Pelaku Usaha Mikro!

DPR RI mengingatkan pemerintah soal wacana pajak UMKM di e-commerce. Rahayu Saraswati minta evaluasi menyeluruh agar pelaku usaha mikro tak dirugikan.

04 Juli 2025 by Deri Dahuri

<p>Wisma Antara di Jakarta yang menjadi pusat kegiatan dari karyawan LKBN Antara. (Dok.Antara)</p>

DPR RI Tegas! Jaminan Sosial Karyawan LKBN Antara Tidak Boleh Dihapus Demi Efisiensi

DPR RI kritik kebijakan LKBN Antara soal jaminan sosial karyawan. Efisiensi jangan korbankan kesejahteraan pegawai, tegas Ketua Komisi VII Saleh Daulay.

04 Juli 2025 by Deri Dahuri

Cari judul berita atau kata kunci berita

Tagging Komisi Vii