Tagging Komisi Vii

Gelar Festival di Kota Tua, Kementerian UMKM Permudah Akses Legalitas Usaha Mikro

Pemberian legalitas usaha, sertifikasi mutu, pelindungan produk, akses pembiayaan membentuk ekosistem terpadu, serta perkuat daya saing agar UMKM naik kelas.

DPR Minta Evaluasi Ketat Sekolah Rakyat, Pastikan Hanya untuk Keluarga Miskin Ekstrem!

DPR minta validasi ketat Sekolah Rakyat agar hanya menyasar keluarga miskin ekstrem. Pemerintah diminta untuk melengkapi fasilitas dan dukungan lanjutan.

Sertifikasi Halal untuk UMKM Wajib 2026, DPR Desak BPJPH Genjot Sosialisasi dan Digitalisasi

Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran Rp2 miliar untuk BPJPH 2026. Target 7 juta produk halal dikejar, UMKM wajib sertifikasi sebelum 18 Okt 2026.

Tiga Jemaah Haji Indonesia Masih Hilang di Makkah, Komisi VIII DPR Desak Evaluasi Sistem Pelacakan

Tiga jemaah haji Indonesia masih hilang di Makkah, Arab Saudi. DPR mendesak evaluasi sistem pelacakan dan minta pelatihan teknologi masuk manasik haji 2026.

Kawasan Industri Subang Siap Serap 18.000 Pekerja! DPR Minta Prioritaskan Warga Lokal

Kawasan Industri Subang diproyeksikan serap 18.000 pekerja! DPR minta tenaga kerja lokal jadi prioritas dan investasi dorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

DPR Dukung Program Sekolah Rakyat Prabowo, Solusi Atasi Kemiskinan dan Putus Sekolah

Anggota DPR RI Alimuddin Kolatlena dukung program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo untuk buka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem.

DPR Minta BPJPH Jaga Kredibilitas Sertifikat Halal Tanpa Batas Waktu

Aprozi Alam dari Komisi VIII DPR minta BPJPH perkuat pengawasan sertifikat halal seumur hidup agar tetap dipercaya global tanpa mengorbankan integritas halal.

Pajak UMKM Disorot DPR, Jangan Tambah Beban Pedagang Kecil di Tengah Ekonomi Sulit

Komisi VII DPR RI tolak keras wacana pajak UMKM. Legislator minta pemerintah tak tambah beban warteg dan pedagang kecil di tengah ekonomi yang belum pulih.

Wacana Pajak UMKM di E-Commerce, DPR: Pemerintah: Jangan Rugikan Pelaku Usaha Mikro!

DPR RI mengingatkan pemerintah soal wacana pajak UMKM di e-commerce. Rahayu Saraswati minta evaluasi menyeluruh agar pelaku usaha mikro tak dirugikan.

DPR RI Tegas! Jaminan Sosial Karyawan LKBN Antara Tidak Boleh Dihapus Demi Efisiensi

DPR RI kritik kebijakan LKBN Antara soal jaminan sosial karyawan. Efisiensi jangan korbankan kesejahteraan pegawai, tegas Ketua Komisi VII Saleh Daulay.