SOKOGURU - Pemerintah terus menggencarkan program kesejahteraan sosial, termasuk Sekolah Rakyat dan PKH (Program Keluarga Harapan) yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial.
Bagaimana perkembangan terbarunya dan siapa saja yang bisa menjadi penerima manfaat?
Baca Juga:
Mensos Tinjau Lokasi Sekolah Rakyat di Probolinggo
Menteri Sosial Saifullah Yusuf baru-baru ini meninjau langsung Kota Probolinggo, Jawa Timur, sebagai bagian dari evaluasi lokasi potensial untuk program Sekolah Rakyat.
Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Baca Juga:
“Sudah Lebih dari 280 Usulan Masuk”
"Tahun ini sudah ada lebih dari 280 usulan, baik berupa lahan maupun bangunan yang siap digunakan. Kota Probolinggo termasuk yang cepat merespons dan memiliki lokasi potensial,” kata Mensos Saifullah Yusuf dikutip Klik Bantuan dari kemensos.go.id.
Hal ini menunjukkan antusiasme tinggi dari berbagai daerah untuk mendukung program pendidikan berbasis masyarakat ini.
Baca Juga:
Sekolah Rakyat Prioritaskan Anak dari Keluarga Miskin
Fokus utama dari Sekolah Rakyat adalah memberikan akses pendidikan alternatif kepada anak-anak dari keluarga yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak yang sulit menjangkau pendidikan formal.
Baca Juga:
PKH Jadi Program Bantuan Pendamping Sekolah Rakyat
Di samping Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial juga terus menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk bantuan langsung bersyarat kepada keluarga miskin yang sudah terdaftar dalam data terpadu Kemensos.
Baca Juga:
Penerima PKH Wajib Penuhi Kewajiban
Bagi warga yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH, terdapat sejumlah kewajiban yang harus dijalankan sesuai panduan dari Kemensos.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan berdampak nyata dan terarah.
Baca Juga:
Ibu Hamil Harus Periksa Kesehatan Rutin
Ibu hamil dari keluarga miskin yang masuk dalam data terpadu Kemensos dapat menjadi peserta PKH.
Mereka diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditentukan.
Baca Juga:
Ibu Menyusui Juga Masuk Kriteria Penerima
Selain ibu hamil, ibu menyusui dari keluarga miskin juga menjadi bagian dari sasaran PKH.
Sama seperti ibu hamil, mereka juga harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara teratur di fasilitas yang tersedia.
Baca Juga:
Pelajar Harus Hadir Sekolah Minimal 85%
Pelajar dari keluarga miskin yang menerima bantuan PKH diwajibkan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara aktif.
Salah satu syarat utamanya adalah memiliki tingkat kehadiran minimal 85% di sekolah sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan.
Baca Juga:
Lansia Wajib Aktif dalam Kegiatan Sosial
Lansia dari keluarga miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH memiliki tanggung jawab untuk mengikuti aktivitas di bidang kesejahteraan sosial.
Kegiatan ini dirancang agar lansia tetap aktif dan terintegrasi dengan lingkungan sosialnya.
Baca Juga:
Penyandang Disabilitas Ikut Serta dalam PKH
Penyandang disabilitas dari keluarga tidak mampu juga termasuk dalam daftar penerima manfaat PKH.
Mereka diwajibkan mengikuti kegiatan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
Baca Juga:
Program Terintegrasi Demi Pengentasan Kemiskinan
Melalui integrasi antara Sekolah Rakyat dan PKH, Kemensos berupaya menciptakan sistem bantuan sosial yang tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga membuka peluang pendidikan dan aktivitas sosial bagi kelompok rentan.
Baca Juga:
Dukung Gerakan Pemerintah, Cek Data Kepesertaan Anda
Jika Anda termasuk keluarga berpenghasilan rendah, pastikan untuk memeriksa status Anda di data terpadu Kemensos agar tidak terlewat dari berbagai program bantuan seperti Sekolah Rakyat dan PKH. (*)
