Media & Ekosistem UMKM Indonesia

<p>Mulai 2025, BKN ubah cara menilai ASN dengan tes moralitas dan alat ukur baru. Penilaian kinerja kini makin ketat demi wujudkan meritokrasi di tubuh PNS. Foto smkmucirebon.sch.id.</p>

Penilaian ASN Kini Lebih Ketat! Begini Sistem Baru BKN untuk Ukur Integritas dan Kinerja PNS

BKN siapkan standar baru penilaian kinerja ASN 2025! Sistem ini ukur moralitas, integritas, dan profesionalitas PNS agar lebih objektif dan transparan.

10 November 2025 by Cikal Sundana

<p>Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memimpin Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) ke-4, di Incheon, Korea Selatan pada 22–23 Oktober 2025. (Dok. Kemendag)</p>

Wamendag Roro: APEC Tegaskan Komitmen Reformasi Struktural untuk Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan

APEC juga menyoroti pentingnya peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan pelatihan, layanan kesehatan, serta dukungan terhadap UMKM.

23 Oktober 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada konferensi pers “1 Tahun Kinerja Industri Kabinet Merah Putih” di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025. (Dok. Kemenperin)</p>

Reformasi TKDN, Digitalisasi, Transformasi Halal Tingkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Industri

Pelaku industri kini memiliki akses lebih cepat dan transparan dalam peroleh sertifikasi. Nilai tambah dari penggunaan produk lokal dapat dimaksimalkan.

21 Oktober 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menyampaikan intervensi pada sesi ketiga G20 TIMM di Gqberha, Afrika Selatan, Jumat, 10 Oktober 2025. Ia didampingi Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris Witjaksono dan Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Natan Kambuno. (Dok. Kemendag)</p>

<p> </p>

RI Pertegas Dukungan Kuat bagi Reformasi WTO dan Perdagangan Inklusif di Penutupan G20 TIMM 2025

Indonesia tegaskan pentingnya komitmen kolektif perkuat sistem perdagangan multilateral berbasis aturan. Reformasi WTO pada sistem penyelesaian sengketa.

13 Oktober 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dalam Informal WTO Working Dinner di Gqeberha, Afrika Selatan, Kamis, 9 Oktober 2025 waktu setempat. (Dok. Kementerian Perdagangan)</p>

Mendag Busan Tekankan Pentingnya Reformasi WTO yang Inklusif dan Berorientasi Anggota

Krisis global telah mengikis kepercayaan peran WTO. Banyak pihak menilai lembaga itu sudah tidak relevan. Masalah utamanya justru pada perbedaan antaranggota.

10 Oktober 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 10 September 2025, mengatakan, pihaknya menempuh langkah reformasi TKDN karena regulasi lama yang sudah berlaku lebih dari satu dekade perlu dievaluasi. (Dok. Kemenperin)</p>

Tanggapi Desakan 400 Ekonom, Kemenperin Sudah Evaluasi dan Reformasi Kebijakan TKDN

Lewat regulasi baru, sertifikat TKDN kini berlaku hingga lima tahun dengan pengawasan lebih ketat. Tim Pengawas pastikan tidak ada lagi manipulasi sertifikasi.

10 September 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Ilustrasi menyuarakan aspirasi lewat media sosial: Viral 17+8 Tuntutan Rakyat di tengah demonstrasi saat ini, ini poin-poin pentingnya. (Foto: Freepik).</p>

Mengapa 17+8 Tuntutan Rakyat Viral? Ini Sosok yang Jadi Inisiator, dan Poin-Poin Pentingnya

Ketahui isi "17+8 Tuntutan Rakyat" yang viral di media sosial. Artikel ini mengupas tuntas tuntutan, inisiator, serta poin-poin yang diminta dari pemerintah.

02 September 2025 by Pipin Lukmanul Hakim

<p>Ilustrasi judi online. PPATK melaporkan 571.410 penerima bantuan sosial (bansos) justru menggunakan dana negara untuk berjudi online. (Dok.Ist)</p>

Opini: Ketika Bansos Jadi Modal Judol, Ironi di Tengah Kemiskinan dan Pembiaran Sistemik

Ironi bantuan sosial: lebih dari 571 ribu penerima bansos justru bermain judi online. Judi tumbuh subur, kemiskinan tak teratasi, elite ikut diuntungkan?

18 Juli 2025 by Deri Dahuri

<p>Ilustrasi beras. DPR RI mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas sindikat pengoplosan beras yang diduga melibatkan 212 merek di pasaran. (Dok/OIst)</p>

Skandal 212 Merek Beras Oplosan, DPR Desak Polisi Bongkar Sindikat Besar!

Komisi III DPR desak Polri bongkar sindikat pengoplosan beras yang diduga libatkan 212 merek. Kasus ini rugikan masyarakat hingga Rp100 triliun per tahun.

15 Juli 2025 by Deri Dahuri

<p>Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan. (Dok.DPR RI)</p>

Ahmad Heryawan: Jangan Ada Korban PHK Massal Jelang Penghapusan Honorer 2025!

Anggota DPR RI Ahmad Heryawan desak pemerintah adil dalam penghapusan tenaga honorer 2025. Mitigasi dan pelatihan penting agar tak terjadi PHK massal non-ASN.

08 Juli 2025 by Deri Dahuri

Cari judul berita atau kata kunci berita

Tagging Reformasi