Media & Ekosistem UMKM Indonesia

<p>Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag bersama Lazada Indonesia dan PT Bangun Strategi Indonesia berkolaborasi mengadakan kegiatan TERANG di di Auditorium Kemendag, Jakarta, Kamis, 11 September 2025. (Dok. Kemendag)</p>

Gelar ‘TERANG’, Kemendag Gandeng Pengusaha Wujudkan Ekosistem Perdagangan Sehat, Adil, dan Berintegritas

Pelaku UMKM perlu maksimalkan potensi digital untuk tingkatkan penjualan sekaligus memberi informasi secara transparan, rasa aman dan Kepercayaan ke konsumen.

12 September 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Ilustrasi beras. DPR RI mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas sindikat pengoplosan beras yang diduga melibatkan 212 merek di pasaran. (Dok/OIst)</p>

Skandal 212 Merek Beras Oplosan, DPR Desak Polisi Bongkar Sindikat Besar!

Komisi III DPR desak Polri bongkar sindikat pengoplosan beras yang diduga libatkan 212 merek. Kasus ini rugikan masyarakat hingga Rp100 triliun per tahun.

15 Juli 2025 by Kang Deri

<p>Penutupan mendadak seluruh cabang pusat kebugaran terkemuka Gold’s Gym Indonesia menuai sorotan tajam dari Komisi VI DPR RI. (Dok.Gold's Gym)</p>

DPR Soroti Kasus Gold’s Gym Tutup Sepihak, Ribuan Member Rugi hingga Rp9,2 Miliar

DPR RI menyoroti penutupan sepihak Gold’s Gym yang rugikan ribuan member hingga Rp9,2 miliar. Komisi VI siap fasilitasi mediasi dan dukung jalur hukum.

11 Juli 2025 by Kang Deri

<p>Ilutrasi para pengguna handphone. DPR menyoroti praktik hangusnya sisa kuota internet yang masih marak dilakukan oleh operator seluler di Indonesia. (Dok.Ist)</p>

DPR Desak Telkomsel dan Operator Lain Akhiri Praktik Kuota Internet Hangus

Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati desak operator seperti Telkomsel hentikan praktik kuota hangus dan terapkan sistem akumulasi demi lindungi konsumen.

09 Juli 2025 by Kang Deri

<p>Menteri Perdagangan Budi Santoso. (Dok. Kemendag)</p>

Lindungi Konsumen dan Dongkrak Daya Saing Produk Nasional, Permendag 15/2025 Diterbitkan!

Permendag 26/2021 belum sepenuhnya mengakomodasi beberapa substansi penting proses standarisasi.Sebab itu perlu pengaturan baru melalui Permendag 15/2025.

28 Juni 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kemendag, Mario Josko meninjau gudang Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dalam rangka melakukan pengawasan distribusi MINYAKITA di wilayah Indonesia Timur, Selasa, 24 Juni 2025. (Dok. Kemendag)</p>

Kemendag Lakukan Pengawasan Distribusi MINYAKITA di Indonesia Timur, Dorong Pemerataan Distribusi

Kemendag berharap semakin banyak produsen ikut mendistribusikan MINYAKITA ke Papua, Maluku, dan wilayah Indonesia timur lainnya, dengan harga sesuai HET.

24 Juni 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Mendag Budi Santoso meninjau Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Rewulu di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Jumat, 20 Juni 2025. (Dok. Kemendag)</p>

<p> </p>

Pastikan Hak Konsumen Terjamin, Mendag Busan Tinjau SPBE Rewulu Bantul dan Gapoktan Sidomulyo Sleman

Sejak Mei 2007–Juni 2025, sebanyak 733 SPBE di Indonesia telah diaudit dan dinyatakan penuhi SOP. SPBE tersebut terdiri atas 627 SPBE PSO dan 106 Non- PSO.

21 Juni 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas/NFA menggelar kegiatan pengambilan sampel dan kajian formaldehida pada pangan segar asal tumbuhan (PSAT), pada 26–28 Mei 2025 di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung. (Dok. Bapanas/NFA)</p>

Pastikan Sejumlah Komoditas Pangan Bebas Formaldehida, Bapanas Lakukan Kajian di Empat Provinsi

Kajian Bapanas merupakan langkah preventif untuk melindungi konsumen dari paparan bahan kimia berbahaya, khususnya pada komoditas yang dikonsumsi langsung.

05 Juni 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto. (Dok.Partai Golkar)</p>

Kasus Toko Mama Bikin Heboh! DPR: UMKM Bisa Mati Kalau Hukum Diterapkan Saklek!

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto kritik kasus Toko Mama Banjar. Ia nilai penegakan hukum terlalu kaku dan bisa mematikan UMKM kecil di pasar tradisional.

17 Mei 2025 by Kang Deri

<p>Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) melakukan uji forensik sampel ikan yang terindikasi berasal dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. (Dok. KKP)</p>

KKP Ingatkan Konsumen, Ikan Hasil Tangkapan dengan Bahan Peledak Tak Layak Konsumsi

Masyarakat perlu mengindari mengonsumsi Ikan hasil tangkapan yang organ dalamnya sudah hancur. Ikan bermutu berasal dari hasil tangkapan yang utuh dan segar.

10 Mei 2025 by Rosmery C Sihombing

Cari judul berita atau kata kunci berita

Tagging Perlindungan Konsumen