Media & Ekosistem UMKM Indonesia

<p>Menteri Perdagangan Budi Santoso. (Dok. Kemendag)</p>

Terkait Sengketa Biodiesel, Indonesia Dorong UE Adopsi Hasil Panel WTO, Sesalkan Langkah UE Ajukan Banding

Indonesia menggugat melalui mekanisme sengketa WTO pada Agustus 2023. Lalu pada Agustus 2025, Panel WTO memutuskan memenangkan Indonesia dalam kasus DS618.

03 Oktober 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Ilustrasi PT Taspen. Simak informasi terkait kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2025.</p>

Apakah Gaji Pensiunan PNS Ikut Naik Oktober 2025? Ini Faktanya

Meskipun PNS pokok naik, pensiunan PNS tetap menerima gaji lama pada Oktober 2025. Pemerintah belum menetapkan kenaikan untuk pensiunan. Simak informasinya.

28 September 2025 by Shinta Kamelia

<p>Ilustrasi ASN. Ketahui sejumlak kelompok PNS prioritas yang mendapat kenaikan gaji melalui Perpres terbaru.</p>

Tidak Semua PNS Naik Gaji, Inil Kelompok ASN yang Jadi Prioritas

Perpres 79/2025 menetapkan kenaikan gaji ASN dengan prioritas untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan pejabat negara sebagai kelompok pertama.

24 September 2025 by Shinta Kamelia

<p>Ribuan guru PAUD & SD di Indonesia belum S1. Pemerintah siapkan bantuan pendidikan & program PKA agar mutu pembelajaran meningkat. Yuk, dukung kualitas guru!</p>

Program Bantuan Pendidikan Guru 2025: Solusi Krisis Kualifikasi Guru PAUD dan SD

Krisis guru PAUD dan SD belum S1 masih jadi tantangan pendidikan Indonesia. Pemerintah siapkan program bantuan dan PKA untuk tingkatkan kualitas guru.

21 September 2025 by Ratu Putri Ayu

<p>Ilustrasi PPPK Paruh Waktu 2025. Segini besaran gaji yang didapat dan tunjangannya.</p>

Update Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 di Daerah Ini Tembus Rp5,4 Juta per Bulan

PPPK Paruh Waktu 2025 punya penghasilan menarik hingga Rp5,4 juta di beberapa wilayah. Gaji minimal mengikuti UMP/UMP setempat plus tunjangan-tunjangan standar.

20 September 2025 by Shinta Kamelia

<p>Menteri Perdagangan Budi Santoso, Jumat, 19 Setember 2025 menandatangani dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru yang bertujuan mengatur dan membatasi impor ubi kayu dan produk turunannya serta etanol. (Dok. Kemendag)</p>

Jaga Pasokan Barang Strategis, Mendag Busan Teken Permendag Impor Ubi Kayu dan Etanol

Permendag 31 dan Permendag 32 Tahun 2025 merupakan langkah untuk menyeimbangkan kebutuhan industri dengan perlindungan petani dan kepentingan nasional.

19 September 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Kementerian Perindustrian terus mendorong pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit (TKKS), sebagai sumber bahan baku bioethanol melalui proses ekstraksi glukosa. Untuk itu Kemenperin bekerja sama dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit. (Dok. Kemenperin)</p>

<p> </p>

Kemenperin Gandeng Industri Otomotif Manfaatkan Limbah Sawit Jadi Energi Berkelanjutan

Bioethanol yang dihasilkan limbah sawit sebagai alternatif energi, sekaligus bagian dari ekonomi sirkular dan meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit.

17 September 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Kemenperin akan menggelar Batik City Run 2025 pada 12 Oktober 2025 di Yogyakarta, bertepatan dengan perayaan Hari Batik Nasional. (Dok. Kemenperin)</p>

Rayakan Hari Batik Nasional, Kemenperin Gelar Batik City Run di Yogyakarta 12 Oktober 2025

Peserta Batik City Run juga akan menikmati beragam atraksi budaya dan hiburan. Ada pameran UMKM, dan membatik ramah lingkungan dengan malam batik sawit.

15 September 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 10 September 2025, mengatakan, pihaknya menempuh langkah reformasi TKDN karena regulasi lama yang sudah berlaku lebih dari satu dekade perlu dievaluasi. (Dok. Kemenperin)</p>

Tanggapi Desakan 400 Ekonom, Kemenperin Sudah Evaluasi dan Reformasi Kebijakan TKDN

Lewat regulasi baru, sertifikat TKDN kini berlaku hingga lima tahun dengan pengawasan lebih ketat. Tim Pengawas pastikan tidak ada lagi manipulasi sertifikasi.

10 September 2025 by Rosmery C Sihombing

<p>Pada Focus Group Discussion (FGD) bertema Kebijakan dan Mekanisme Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Jakarta, KKP menginisiasi gagasan pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Rabu, 20 Agustus 2025. (Dok. KKP)</p>

KKP: Lembaga Pemeriksa Halal Produk Kelautan Perikanan Perlu Dibentuk, Perkuat Daya Saing

Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan langkah strategis dalam membantu pelaku UMKM sektor kelautan dan perikanan dapatkan sertifikasi halal.

24 Agustus 2025 by Rosmery C Sihombing

Cari judul berita atau kata kunci berita

Tagging Kebijakan