KASUS terbaru yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dalam jaringan judi online menimbulkan pertanyaan besar terkait integritas dan pengawasan internal di lembaga pemerintah. 

Fakta bahwa pegawai yang seharusnya berwenang memblokir situs ilegal malah menyalahgunakan posisi mereka untuk mendukung kegiatan judi online menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan di kementerian tersebut.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang kini menjabat Menteri Koperasi menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat penegak hukum dalam pemberantasan judi online ini. 

Baca juga: DPR Dorong Pemberantasan Judi Online dan Apresiasi Tindakan Tegas Polisi

Namun, sikap yang terkesan netral dan minim penjelasan dari Budi Arie justru mengundang kritik. 

Sebagai mantan pemimpin kementerian, Budi Arie memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kasus ini bisa terjadi, terutama terkait mekanisme pengawasan yang diterapkan pada masa kepemimpinannya.

Baca juga: Menkomdigi Meutya Hafid Bertekad Berantas Judi Online dan Pinjol Ilegal

Kementerian Komdigi, sebagai garda terdepan dalam pengawasan konten digital, harus memiliki sistem pengawasan internal yang ketat dan efektif. 

Sayangnya, kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada tampaknya tidak cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. 

Langkah-langkah pengawasan dan audit perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. 

Tidak cukup hanya menunggu tindakan aparat setelah pelanggaran terjadi; kementerian perlu aktif memastikan integritas dan tanggung jawab para pegawainya.

Lebih dari sekadar kasus hukum, insiden ini menjadi cerminan kelemahan dalam etika kerja di lembaga pemerintah. Kepercayaan publik terhadap pemerintah bergantung pada transparansi dan integritas para pegawainya. 

Baca juga: Menkominfo: Pakta Integritas dan Deklarasi Lawan Judi Online Ditandatangani

Oleh karena itu, Kementerian Komdigi harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur dan kebijakan internal, memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan kewenangan. 

Selain itu, perlunya reformasi budaya kerja di lembaga ini agar nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan etika kerja ditegakkan dengan kuat.

Baca juga: Judi Online Buat Kecanduan, Pemainnya Terjebak Ilusi dan Rasa Penasaran

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal di setiap kementerian dan lembaga.

Tidak cukup hanya memberikan wewenang, diperlukan juga pengawasan ketat dan pendidikan etika yang berkesinambungan agar pegawai negeri benar-benar mengemban tugas mereka untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi.

Jika tidak ada perbaikan nyata dalam pengawasan dan etika kerja di instansi-instansi pemerintahan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan semakin tergerus. 

Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak untuk lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, perlunya tindakan tegas dan preventif dalam mencegah tindak penyimpangan di lembaga negara.(SG-2)