SOKOGURU, JAKARTA — Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mendapat sorotan tajam dari Tim Pengawas Haji DPR RI. 

Anggota Timwas Haji, Muslim Ayub, secara terang-terangan menyebut bahwa Haji 2025 mengalami kegagalan total, mulai dari keberangkatan hingga pemulangan jemaah.

“Berdasarkan evaluasi objektif saya, dari mulai proses keberangkatan, pengaturan hotel yang memisahkan jamaah dari kloternya, makanan yang basi, keterlambatan distribusi kartu Nusuk hingga detik terakhir, hingga transportasi yang amburadul—semuanya mencerminkan kegagalan total,” ujar Muslim Ayub dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/6/2025).

Baca juga: Timwas DPR Soroti Dugaan Jual Beli Kuota Haji 2024, KPK Diminta Usut Pejabat Kemenag!

Lebih jauh, ia mengungkapkan telah mengumpulkan berbagai bukti berupa video dan dokumentasi lapangan, termasuk kondisi memprihatinkan saat jemaah Indonesia harus berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena buruknya pengaturan transportasi.

Tak hanya itu, di Mina, jemaah Indonesia disebut tak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip pelayanan haji yang seharusnya memenuhi kaidah etika ibadah.

“Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut kenyamanan dan kelayakan pelayanan bagi jemaah. Kita tidak boleh mentolerir kekacauan seperti ini,” tegasnya.

Legislator asal Aceh itu juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aparat penegak hukum lainnya untuk segera turun tangan jika ditemukan indikasi penyimpangan atau permainan dalam pengelolaan haji.

Baca juga: Tambahan Kuota Haji 2024 Picu Kontroversi, DPR Kritik Kebijakan Sepihak Kemenag

“Saya mendorong KPK atau aparat hukum lainnya untuk tidak ragu mengusut jika memang ada indikasi penyimpangan. Ini soal kepercayaan publik dan amanat konstitusi,” kata politikus Fraksi Partai NasDem itu.

Baca juga: Ungkap Kasus Kuota Haji Tambahan Kemenag, Saksi dan Anggota Pansus DPR Dapat Tekanan

Sebagai wakil rakyat, Muslim Ayub menyebut kritik yang ia sampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik, bukan sekadar retorika.

Ia berharap Kementerian Agama (Kemenag) dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh, agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada musim haji berikutnya.

“Pengawasan itu bukan sekadar formalitas. Ini soal akuntabilitas, profesionalisme, dan pelayanan terbaik untuk para tamu Allah,” tutupnya. (*)

Kronologi Kekacauan Haji 2025

➤ Sebelum Keberangkatan:

* Keluhan soal ketidaksiapan dokumen dan logistik.
* Keterlambatan distribusi kartu Nusuk hingga menjelang keberangkatan.
➤ Saat di Tanah Suci:

* Penempatan hotel acak, jemaah dipisah dari kelompok kloter.
* Menu makanan basi dan tak layak konsumsi.
* Transportasi lumpuh:

Jamaah Indonesia harus berjalan kaki 7 KM dari Muzdalifah ke Mina.
➤ Di Mina:

* Jemaah tidak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
* Fasilitas tidak memadai, minimnya air bersih dan ventilasi.
➤ Pemulangan:

* Keterlambatan penerbangan dan koordinasi kepulangan tidak efektif.(*)