PRABOWO Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024, membawa harapan baru bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan Kabinet Merah Putih yang langsung bergerak, sorotan kini tertuju pada realisasi janji kampanye Prabowo yang menjanjikan penguatan ekonomi kerakyatan dan dukungan penuh bagi UMKM.
Program dan kebijakan UMKM saat ini menghadapi tantangan berat, terutama warisan masalah dari pemerintahan sebelumnya yang masih jauh dari tuntas.
Baca juga: Sektor UMKM di Tangan Maman Abdurrahman: Harapan Baru atau Sekadar Wajah Baru?
Ketua Aku Mandiri sekaligus pemerhati UMKM, Hermawati Setiorinny, menyoroti sejumlah masalah yang membebani sektor ini, seperti koordinasi antarlembaga yang lemah, kebijakan impor yang merugikan pasar lokal, serta birokrasi yang berbelit.
“Keran impor yang terbuka lebar membuat UMKM kita kewalahan bersaing. Barang impor murah membanjiri pasar, sementara pelaku usaha kecil tidak mendapat dukungan kebijakan yang memadai,” ungkap Hermawati dalam wawancara daring dengan Sokoguru (16/10).
Ia menambahkan, banyak kebijakan yang tidak berkelanjutan, seperti sertifikasi halal yang menurutnya membutuhkan investasi besar di produksi.
Kritik untuk Kebijakan Pajak dan Impor
Selain kebijakan impor, Dewi, Ketua UMKMIndonesia.id, menyoroti rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang dinilai menambah beban pelaku UMKM.
Menurut Dewi, kebijakan fiskal seharusnya mendukung pertumbuhan UMKM, bukan malah memberatkan.
“UMKM seperti melawan gajah tanpa nutrisi di tengah derasnya arus barang impor,” tegas Dewi.
Ia berharap pemerintahan Prabowo dapat lebih tegas membatasi impor dan memberikan dukungan yang serius terhadap produk lokal.
Baca juga: Aplikasi Temu dari China dan Masa Depan Suram UMKM, Apakah Regulasi Cukup Melindungi?
Revitalisasi Pasar yang Dinilai Gagal
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesi (Apars) Suhendro, menyoroti revitalisasi pasar di era pemerintahan sebelumnya yang dinilai tidak tepat sasaran.
Salah satu contohnya adalah pembangunan Pasar Legi di Solo yang menelan anggaran lebih dari Rp100 miliar namun tidak memberikan dampak signifikan bagi pedagang.
“Banyak pasar dibangun mewah, tapi pedagang hanya butuh tempat yang bersih, aman, dan nyaman, bukan gedung bertingkat yang malah menyulitkan,” ujar Suhendro saat diwawancarai Sokoguru.id di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/10),
Ia berharap anggaran besar ini lebih baik dialokasikan untuk permodalan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar menghidupkan pasar.
Akses Pasar dan Birokrasi yang Menghambat
Beberapa pelaku UMKM juga mengeluhkan terbatasnya akses pasar dan birokrasi yang menghambat ekspor.
Wijaya, founder Yuksri Ungkepan, mengungkapkan bahwa akses pasar bagi UMKM sangat sulit, meski produknya bisa bersaing dengan industri besar.
Edi Waluyo, founder L Art, yang bergerak di sektor ekspor kerajinan, juga menyoroti tingginya biaya pengiriman internasional yang mempersulit ekspor.
Baca juga: Dorong Akses Pembiayaan UMKM, ‘Credit Scoring’, Langkah Progresif atau Tantangan Baru?
“Biaya shipping sering lebih besar dari harga produk kami, ini mempersulit ekspor dan membuat produk lokal kalah bersaing di pasar global,” kata Edi.
Janji Prabowo: Inkubasi dan Digitalisasi UMKM
Dalam kampanyenya, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjanjikan program inkubasi bisnis yang menyeluruh bagi UMKM, termasuk pendampingan dalam branding, pemasaran, serta permodalan.
Selain itu, janji memperluas digitalisasi untuk pasar tradisional dan memperkuat regulasi e-commerce juga menjadi sorotan utama.
“Regulasi harus diperkuat agar e-commerce tidak merugikan UMKM lokal,” tegas Prabowo dalam salah satu kampanyenya.
Menanti Langkah Nyata di Awal Pemerintahan
Masyarakat kini menaruh harapan besar pada pemerintahan baru untuk segera merealisasikan janji-janji tersebut.
Evaluasi, inovasi, dan keberlanjutan menjadi tuntutan utama agar dampaknya lebih terasa di lapangan.
Baca juga: Kemenkop UKM Akui Produk Impor Ilegal Matikan Sektor UMKM
Pemangkasan birokrasi, perlindungan terhadap barang impor, serta dukungan permodalan dan digitalisasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
Bagi para pelaku UMKM, kebijakan yang diambil pemerintahan Prabowo akan berdampak langsung pada kelangsungan usaha mereka.
Waktu akan menjadi saksi apakah Prabowo mampu menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai pondasi kebijakan pemerintahannya, atau hanya sekadar slogan belaka. (SG-2/Fajar Ramadan)
