TIM Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Mercure Lengkong Hotel, Bandung, Selasa (20/8) dengan fokus merancang strategi pengendalian inflasi dan mengatasi tantangan fluktuasi ekonomi makro.
Diskusi ini dianggap sangat penting mengingat dampak potensial yang ditimbulkan oleh situasi politik menjelang Pilkada Serentak.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan, menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi di Kota Bandung sudah berada di jalur yang tepat.
Baca juga: Inflasi Kota Bandung Terkendali, Indikator Ekonomi Positif
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Kota Bandung pada Juli 2024 tercatat sebesar 1,91% secara tahunan (year-on-year) dan 0,01% secara bulanan (month-to-month).
Sementara itu, inflasi year-to-date berada pada angka 1,09%, yang masih berada dalam rentang target provinsi dan nasional, yaitu 2,5% plus minus satu.
“Kami merasa bangga karena Pemkot Bandung juga baru saja meraih penghargaan juara pertama dalam inovasi Gerakan Pangan Murah (GPM On the Road) dan menjadi Kota dengan Kinerja Pengendalian Inflasi Terbaik dalam Bapanas Award 2024,” ungkap Dharmawan dalam keterangan pers, Selasa (20/8).
Namun, ia juga menekankan bahwa masih ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti fluktuasi harga pangan, situasi politik menjelang Pilkada Serentak, biaya transportasi, dan komoditas lainnya yang memiliki dampak signifikan terhadap inflasi di Kota Bandung.
Baca juga: BPS:Harga Produsen Alami Inflasi 0,64% di Triwulan II-2024
“Kita perlu langkah-langkah konkret untuk menstabilkan harga dan memastikan akses kebutuhan pokok bagi masyarakat tetap terjaga,” tambah Dharmawan saat membuka FGD tersebut.
Dharmawan meminta TPID untuk segera mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program strategis.
Beberapa langkah yang ia usulkan antara lain penguatan sistem pertanian lokal melalui program "Buruan Sae," pengembangan infrastruktur pasar melalui renovasi pasar modern, memperkuat jaringan pengaman sosial, kebijakan publik yang komprehensif, serta memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, terutama kerja sama antar daerah yang fokus pada komoditas penyumbang inflasi.
Selain itu, TPID juga diinstruksikan untuk terus memantau dan memperbarui data serta melakukan evaluasi harga dan stok komoditas secara berkala melalui Bandung Commodity Dashboard.
Baca juga: Berhasil Kendalikan Inflasi Daerah, 50 Pemda Dapat Insentif Fiskal 2024
“Koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus ditingkatkan untuk memastikan semua program dan kegiatan dalam roadmap pengendalian inflasi dapat direalisasikan dengan baik,” tegasnya.
Dharmawan berharap melalui diskusi dan kolaborasi ini, akan muncul strategi-strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan ekonomi makro.
“Semoga hasil dari FGD ini dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di Kota Bandung,” jelas Dharmawan.
“Dengan komitmen bersama, kita dapat menghadapi segala tantangan dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. (SG-2)
