SOKOGURU - Menjelang penghujung tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Program ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bansos pangan berupa beras dan minyak goreng.
Tujuan utama program ini adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kestabilan harga bahan pokok di tengah fluktuasi ekonomi menjelang akhir tahun.
Penyaluran bansos kali ini termasuk dalam tahap keempat atau triwulan IV tahun 2025, yang mencakup periode Oktober, November, hingga Desember.
Dengan skema ini, pemerintah berupaya agar seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya tepat waktu.
Program ini diharapkan menjadi penopang ekonomi masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok di penghujung tahun.
Pada triwulan IV tahun ini, Kemensos menyalurkan tiga jenis bantuan utama. Pertama, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 untuk tiga bulan sekaligus.
Kedua, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan nominal berbeda-beda sesuai kategori penerima, seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, pemerintah juga menambah bantuan pangan tambahan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM).
Jika dihitung secara keseluruhan, setiap keluarga penerima akan memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk periode Oktober–November 2025.
Program ini menyasar 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia dengan total anggaran mencapai Rp6,5 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp5,3 triliun dialokasikan untuk beras dan Rp1,1 triliun untuk minyak goreng.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa bansos pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengendalikan inflasi.
“Penyaluran dilakukan melalui kerja sama antara Bapanas, Kementerian Sosial, Perum Bulog, dan PT Pos Indonesia agar bantuan dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Arief.
Distribusi bansos dilakukan dengan skema “one shot” agar prosesnya lebih efisien dan terhindar dari keterlambatan.
Pemerintah menegaskan bahwa kualitas bahan pangan menjadi prioritas utama agar masyarakat menerima bantuan yang layak konsumsi dan bermanfaat.
Tidak ada biaya tambahan apa pun dalam proses penyaluran, sehingga warga yang menemukan pungutan liar di lapangan diminta segera melapor kepada pendamping sosial atau aparat kelurahan.
Masyarakat dapat memeriksa status penerima bantuan secara mandiri melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos di ponsel.
Cara ini memudahkan penerima manfaat untuk memastikan apakah nama mereka telah terdaftar tanpa perlu datang langsung ke kantor kelurahan atau dinas sosial setempat.
Untuk pengguna ponsel, cukup unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Play Store atau App Store, lalu pilih menu Cek Bansos.
Setelah itu, masukkan data sesuai KTP, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama lengkap.
Selanjutnya, isi kode verifikasi (captcha) dan tekan tombol “Cari Data”. Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan seperti PKH, BPNT, atau bansos beras beserta status pencairannya.
Selain lewat aplikasi, pengecekan juga dapat dilakukan melalui situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id. Isi data sesuai KTP dan ketik kode keamanan yang muncul di layar, lalu klik tombol “Cari Data”.
Jika kolom status menampilkan “YA”, artinya penerima terdaftar sebagai penerima bansos tahun 2025.
Pemerintah menegaskan, seluruh informasi resmi hanya tersedia melalui domain kemensos.go.id dan akun resmi pemerintah.
Kemensos mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap situs palsu atau tautan tidak resmi yang mengatasnamakan program bansos. Penipuan digital dengan modus serupa marak menjelang pencairan bantuan.
Oleh karena itu, warga diimbau untuk selalu mengakses informasi hanya melalui kanal resmi agar terhindar dari upaya penipuan dan kebocoran data pribadi.
Penyaluran bansos tahap keempat ini berlangsung secara bertahap mulai Oktober hingga akhir Desember 2025.
Namun, jadwal pencairan dapat berbeda di tiap wilayah tergantung pada kesiapan administrasi dan distribusi logistik.
Masyarakat diimbau rutin memantau perkembangan data penerima melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi Kemensos.
Sejak triwulan II tahun 2025, Kemensos menggunakan sistem baru bernama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sistem ini dirancang agar penyaluran bansos lebih akurat dan tepat sasaran.
Masyarakat yang belum terdaftar dapat mengajukan diri melalui fitur “Usul” di aplikasi Cek Bansos, dan data mereka akan diverifikasi berdasarkan kondisi sosial ekonomi terkini.
Dengan total anggaran Rp6,5 triliun dan penerima mencapai lebih dari 18 juta keluarga, program bansos beras dan minyak goreng November 2025 mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Bantuan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban ekonomi rumah tangga, tetapi juga menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bansos November 2025, segera periksa melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos di ponsel Anda. (*)
