PEMERINTAH melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membangun sistem ketelusuran rantai pasok komoditas perkebunan terintegrasi melalui Sistem Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditas Berkelanjutan Indonesia.
Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi nilai ekspor komoditas pangan dan agribisnis perkebunan seperti sawit, kakao, kopi, karet, sebagai dampak dari dinamika pasar global maupun kebijakan nontarif measures dari negara konsumen.
.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah mengatakan hal itu pada Workshop Akselerasi Kesiapan Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditas Berkelanjutan, di Bali, seperti dilansir situs resmi Ditjenbun kementan, Rabu (5/6).
Baca juga: Bidik Arab Saudi, Kementan Siapkan The 2nd Made in Indonesia Expo 2024 di Riyadh
Sistem tersebut, katanya, dioperasionalisasikan dengan membentuk Komite Pengarah Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditas Berkelanjutan melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 178 tahun 2024 yang ditindaklanjuti oleh Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan membentuk Tim Ahli dan Komite Teknis Dashbor nasional.
“Dasbor Nasional diharapkan mampu menyinkronkan data dan informasi komoditas perkebunan dari hulu hingga hilir,” ujar Andi Nur.
Menurutnya, workshop yang berlangsung 3-5 Juni itu perlu dilakukan guna mengakselerasi pengembangan sistem dasbor nasional beserta langkah-langkah operasionalnya yang rencananya akan diluncurkan pada awal September 2024 atau sebelum pelaksanaan Joint Task Force Meetings ke-3 yang akan dilaksanakan pada minggu kedua September 2024 di Brussel, Belgia.
Baca juga: Kementan Lepas Ekspor Kelor, Kelapa, Teh ke Tingkok, Yordania, Turki dan Rusia
Andi Nur menjelaskan, pembangunan sistem ini dilatarbelakangi oleh kebijakan akses pasar komoditas sawit, karet, kakao, kopi, daging dan kayu Indonesia ke Uni Eropa.
Terutama terhadap pemenuhan aspek traceability, legalitas, bebas deforestasi dan keberlanjutan yang akan diimplementasikan secara total pada 30 Desember 2024 bagi industri atau pelaku usaha maupun eksportir dan Juni 2025 untuk Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM), petani dan smallholder.
“Tim ahli dan komite teknis diharapkan dapat mengawal substansi teknis dalam pertemuan Joint Task Force Meeting (JTF) di setiap workstream,” tambahnya.
Lebih lanjut Andi Nur mengatakan, target kedepan kita harus bisa menghasilkan solidaritas tim bidang teknis dalam mengidentifikasi progres inisiatif dan upaya strategis dalam mengakselerasi dashboard termasuk pilotingnya.
Andi Nur menekankan, solusi ide atau gagasan taktis harus dikembangkan untuk mengatasi roadblock maupun bottleneck yang menjadi isu di tiap bidang.
“Mari bersama kita kawal terus akselerasi progress dashboard nasional tiap bidang teknis, dan persiapkan tindaklanjut ke depannya,” pungkas Andi Nur. (SG-1)
