SOKOGURU, JAKARTA – Anggaran fantastis sebesar Rp217,86 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) dalam RAPBN 2026 menjadi sorotan tajam Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi.
Angka tersebut menjadikan BGN sebagai lembaga dengan pagu anggaran tertinggi, bahkan melampaui Kementerian Pertahanan.
Nurhadi mengingatkan bahwa anggaran jumbo ini harus dikelola dengan transparan dan tepat sasaran, mengingat program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Badan Gizi Nasional Ingatkan Waspada Penipuan Termasuk Program Makan Bergizi Gratis
“Anggaran BGN harus tepat sasaran. Jangan sampai terjadi lagi seperti kasus korupsi pengadaan laptop senilai Rp10 triliun. Bila ini terulang, kepercayaan publik bisa runtuh dan ekonomi stagnan,” tegas Nurhadi saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Peringatan ini mengacu pada kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek yang kini tengah diselidiki Kejaksaan Agung, dengan kerugian mencapai Rp9,9 miliar pada periode 2019–2022.
Dengan pagu anggaran setinggi itu, Nurhadi mendorong agar BGN menjalankan sistem manajemen yang lebih ketat dan profesional.
Baca juga: Berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional, KKP Siap Pasok Produk Perikanan Bermutu
“Kalau benar-benar direalisasikan Rp217 triliun, maka sistem pengelolaan harus jauh lebih ketat,” imbuh legislator dari Fraksi NasDem itu.
Usul DPR Bentuk Tim Pengawas MBG
Besarnya alokasi anggaran juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG.
Nurhadi mengusulkan agar DPR membentuk Tim Pengawasan Khusus untuk memastikan anggaran digunakan secara amanah dan tidak diselewengkan.
“Jangan sampai anggaran jumbo ini jadi ladang bancakan oknum tak bertanggung jawab,” tegasnya.
Baca juga: Raffi Ahmad Dituding Dapat 300 Proyek MBG, Kepala BGN Klarifikasi: Tidak Terlibat Sama Sekali!
Selain itu, ia juga meminta evaluasi terhadap petugas lapangan yang tergabung dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Ia mengaku mendapat banyak laporan dari masyarakat tentang perilaku petugas yang tidak kooperatif dan mempersulit partisipasi publik.
“Kepala BGN harus menertibkan bawahannya. Jangan sampai niat baik program MBG dirusak oleh oknum di lapangan,” ujarnya.
Daftar Lembaga dengan Anggaran Terbesar RAPBN 2026
Dalam dokumen resmi KEM-PPKF 2026, BGN menduduki peringkat pertama sebagai lembaga dengan anggaran tertinggi, menggeser posisi Kementerian Pertahanan.
Berikut daftar 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar tahun depan:
1. Badan Gizi Nasional (BGN): Rp217,86 triliun
2. Kementerian Pertahanan: Rp167,4 triliun
3. Kepolisian RI (Polri): Rp109,67 triliun
4. Kementerian Kesehatan: Rp104,35 triliun
5. Kementerian Sosial: Rp76,04 triliun
6. Kementerian Agama: Rp75,21 triliun
7. Kementerian PUPR: Rp70,85 triliun
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp55,45 triliun
9. Kementerian Keuangan: Rp47,13 triliun
10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp33,65 triliun
Anggaran besar ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong program-program prioritas nasional, namun tetap memerlukan pengawasan ketat agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan masyarakat luas. (*)
