KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengembangkan budi daya perikanan yang disesuaikan dengan komoditas paling dominan di masing-masing wilayah. 

KKP juga siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam memenuhi kebutuhan sumber protein pada program MBG melalui produk perikanan bermutu. 

Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono  seusai bertemu dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana di Kantor KKP, Kamis (28/11) sore.

Baca juga: Tingkatkan Ekonomi Nelayan, KKP Uji Coba Budi Daya Tuna di Keramba Jaring Apung

“Program MBG yang berbasis kearifan lokal dan tematik sesuai potensi paling dominan di daerah, sejalan dengan pengembangan budi daya perikanan yang dilakukan KKP. Makan bergizi ini peluang besar untuk menyerap hasil budi `daya perikanan, karena pasarnya sudah ada," katanya dalam keterangan KKP, Jumat (29/11).

Lebih lanjut, Menteri KP  menjelaskan, pihaknya telah membuat berbagai modeling budi daya yang siap dikembangkan di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu modeling budi daya ikan nila salin di Karawang.

Metode budi daya pada program modeling telah siap diterapkan dalam upaya revitalisasi tambak-tambak idle yang ada di sepanjang jalur Pantura dari Banten hingga Jawa Timur. Luasan tambak idle mencapai 78 ribu hektare (ha), dan di tahap 1 revitalisasi akan menyasar 13 ribu ha di  2025.

Baca juga: Bertemu Tim US FDA, KKP Pastikan Produk Perikanan RI Penuhi Standar Mutu Ekspor AS

 "Kita akan buat budi daya perikanan tematik sesuai dengan potensi yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan pangan MBG," imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan KKP dalam pelaksanaan program MBG. Sinergi bahkan akan dilakukan dalam upaya pencapaian target swasembada pangan nasional. 

Dadan menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk MBG itu 85% untuk membeli bahan lokal yang bersifat tematik. Misalnya, daerah tersebut memiliki potensi perikanan, 85% dari anggaran untuk membeli ikan, sementara sisanya untuk pembiayaan memasak.

Baca juga: KKP akan Revitalisasi 13 Ribu Ha Tambak Mangkrak di Pantura Jawa pada Awal 2025

"Jadi kalau daerah MBG banyak ikan ya kita kasih ikan, kalau telur ya kita kasih telur. Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” pungkasnya.

Revitalisasi tambak idle Pantura

Sebelumnya, Menteri Trenggono bertemu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, di Jakarta, Senin (26/11) sore guna , membahas rencana revitalisasi puluhan ribu hektare tambak idle yang tersebar di sepanjang jalur Pantura. 

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono bertemu  Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, di Jakarta, Senin (26/11) sore. (Dok. KKP) 

Program revitalisasi tersebut untuk menghidupkan kembali tambak-tambak yang tidak terpakai untuk kegiatan budi daya ikan nila. Trenggono menginginkan pembangunan kembali tambak-tambak tersebut berjalan sesuai aturan. 

“Dalam pelaksanaanya perlu keterlibatan berbagai sektor. Mulai dari bicara kepemilikan tanah, data kependudukan, hingga pengawasan pelaksanaannya,” ujarnya.

Mengawali program revitalisasi tambak idle, KKP sudah membangun modeling budi daya nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat sebagai percontohan. Metode budi daya yang diterapkan di Karawang, dapat diduplikasi untuk mendukung program revitalisasi tambak idle. 

BINS merupakan modeling sistem usaha budi daya ikan nila salin yang modern, profitable, dan berkelanjutan. Untuk mereplikasi model ini di berbagai tempat tanpa membebani keuangan negara, pihaknya berencana melibatkan pelaku usaha agar produksi lebih fokus dan optimal. 

Di sisi lain, negara tetap akan mendapat pemasukan untuk melakukan pembangunan di wilayah lain. “KKP membutuhkan fatwa hukum BPKP untuk dapat mengimplementasikan model bisnis pengelolaan BINS Karawang yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyambut baik program revitalisasi tambak idle yang direncanakan KKP.

Ateh mengatakan siap mendukung program budi daya yang merupakan salah satu implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dalam pemenuhan ketahanan pangan. 

“Kami akan langsung mempelajari lahan yang akan digunakan berikut dengan modeling budi daya yang sudah ada,” pungkasnya. 

Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi ‘tambak mangkrak’ yang ada di wilayah Pantura Jawa. Pelaksanaan proyek revitalisasi tambak rencananya akan dimulai pada 2025.

Revitalisasi awal akan dimulai pada 2025, menyasar 13 ribu ha tambak mangkrak dari total luasan 78 ribu hektare. Revitalisasi ditargetkan selesai pada 2029 yang berada di empat provinsi dan 28 kabupaten/kota. (SG-1)