SOKOGURU, JAKARTA- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/2025 alokasi dana untuk pembiayaan tahap awal operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebesar Rp16 triliun.
Masalah petunjuk dan pelaksanaan (Juklak) secara keseluruhan dari kementerian/lembaga yang terkait operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ada kesamaan dan dapat dituntaskan di minggu ini.
Demikian pernyataan Ferry Juliantono yang baru saja dilantik (Senin, 8 September) menjadi Menteri Koperasi, dalam keterangan resmi Kementerian Koperasi (Kemenkop), Selasa, 9 September 2025.
Baca juga: Komunitas Agroforestri Jadi Kunci Penting Dukung Penguatan Koperasi Desa Merah Putih
"Sehingga, minggu depan Kopdes Merah Putih bisa segera operasional," katanya, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, pekan lalu.
Saat itu, Ferry yang juga sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, masih menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi.
Ferry menjelaskan, terkait masalah pembiayaan dari Himbara, sudah masuk ke tahap operasional dalam bentuk manual book tata cara pencairan pinjaman Kopdes Merah Putih dari Bank BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Baca juga: Wamenkop: 103 Kopdes Merah Putih akan Miliki Klinik dan Apotek Desa, Siap Layani Masyarakat
Begitu juga dengan Juklak-Juklak menyangkut apotek dan klinik desa, hingga gerai-gerai lainnya, sudah rampung.
Menkop memastikan masalah Juklak secara keseluruhan dari kementerian/lembaga yang terkait operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ada kesamaan dan dapat dituntaskan di minggu ini. "Sehingga, minggu depan Kopdes Merah Putih bisa segera operasional," katanya.
Bahkan, untuk urusan distribusi barang untuk koperasi, sudah ada pola kerjasama dengan ID Food, Bulog, dan pihak swasta.
Baca juga: 100% Desa di Maluku Bentuk Koperasi Merah Putih, Wamenkop Apresiasi Capaian Luar Biasa
"Namun, untuk produk di apotek desa, tidak bisa dilakukan dengan sistem konsinyasi. Maka, kita lakukan kerja sama dengan swasta agar bisa konsinyasi," imbuhnya.
Begitu juga dengan OSS Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Menkop Ferry menyebut, sudah ada kesepakatan dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Dalam Rakor tersebut juga terungkap bahwa Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran (dana investasi) pada 2025 ini sebesar Rp16 triliun, untuk operasional Kopdes Merah Putih dengan bank-bank pelaksana sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan keempat bank tersebut sudah dapat melaksanakan pemberian pinjaman dalam rangka pendanaan Kopdes Merah Putih.
Dijelaskan Wamenkeu, jangka waktu pinjaman dari bank ke Kopdes Merah Putih paling lama enam tahun, serta imbal hasil Dana Investasi Pemerintah sebesar 2% pertahun dari dana yang disalurkan OIP. (SG-1)
