KEBIJAKAN perdagangan Amerika Serikat (AS) yang semakin memperketat impor dari China diperkirakan akan berdampak besar bagi Indonesia. 

Salah satunya adalah potensi banjirnya produk China di pasar domestik serta eksodus industri manufaktur China ke berbagai negara, termasuk Indonesia. 

Menyikapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menegaskan dukungannya terhadap langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam mengantisipasi dampak tersebut.

Baca juga: Hadapi Serbuan Produk Impor, Kemenkop UKM Dorong Pameran Produk UMKM Lokal

Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana. (Ist/DPR RI)

Menurut Ilham, pemerintah perlu bersikap tegas dalam menjaga daya saing industri nasional. 

Salah satu kebijakan yang harus dievaluasi adalah relaksasi impor, yang selama ini justru membuka peluang masuknya produk asing dalam jumlah besar. 

Kebijakan Relaksasi Impor Diminta Dicabut

“Saya sepakat dengan Kemenperin bahwa kebijakan relaksasi impor sebaiknya dicabut untuk mencegah membanjirnya produk asing yang dapat mengganggu industri dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (1/2).

Selain itu, Ilham juga mengapresiasi upaya Kemenperin dalam menyiapkan kawasan industri untuk menampung relokasi pabrik dari China ke Indonesia. 

Baca juga: Aplikasi Temu dari China dan Masa Depan Suram UMKM, Apakah Regulasi Cukup Melindungi?

Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan insentif yang menarik bagi investor, termasuk kemudahan perizinan, insentif pajak, dan dukungan infrastruktur.

“Kami mendorong pemerintah untuk memberikan insentif bagi industri yang relokasi ke Indonesia,” jelas Ilham. 

“Ini bukan hanya untuk menarik investasi, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” jelasnya.

Perang Dagang AS-China Kembali Memanas

Sejarah perang dagang AS-China kembali mencuat setelah Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS. 

Ilham mengingatkan bahwa Indonesia harus memanfaatkan dinamika ini dengan memastikan regulasi yang tepat. 

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk asing, tetapi harus menjadi pusat produksi yang berdaya saing,” tegasnya.

Baca juga: Banjir Produk China di Marketplace, UMKM Lokal Kian Terhimpit

DPR, khususnya Komisi VII, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar berdampak positif bagi industri nasional dan kesejahteraan masyarakat. 

“Kami akan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memperkuat industri dalam negeri dan melindungi kepentingan nasional,” tutup Ilham. (SG-2)