SOKOGURU - Pemerintah Indonesia terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui berbagai program, salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan PMI.
Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi calon PMI, guna mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman informal yang berisiko tinggi.
Apa Itu KUR Penempatan PMI?
KUR Penempatan PMI adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.
Program ini menawarkan plafon pinjaman hingga Rp100 juta dengan suku bunga rendah sebesar 6% per tahun.
Salah satu keunggulan utama dari KUR ini adalah tidak memerlukan agunan tambahan, sehingga memudahkan calon PMI dalam mengakses pembiayaan.
Syarat Pengajuan KUR Penempatan PMI
Untuk mengajukan KUR Penempatan PMI, calon debitur perlu memenuhi persyaratan berikut:
- Memiliki perjanjian penempatan dengan pelaksana penempatan pekerja migran dan/atau peserta magang Indonesia.
- Memiliki perjanjian kerja dengan pengguna di negara tujuan.
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP-el.
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pengajuan KUR dengan plafon di atas Rp50 juta .
Baca Juga:
Realisasi KUR Penempatan PMI
Program KUR Penempatan PMI telah menunjukkan hasil positif.
Sepanjang tahun 2023, realisasi penyaluran KUR ini mencapai Rp33,11 miliar kepada 1.397 debitur.
Hingga 12 Maret 2024, tercatat penyaluran sebesar Rp3,61 miliar kepada 141 debitur .
Kontribusi PMI terhadap Perekonomian Nasional
Pekerja Migran Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.
Pada tahun 2023, PMI menyumbangkan devisa sebesar USD14,22 miliar, meningkat 10,68% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kontribusi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga PMI, tetapi juga memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Fleksibilitas dan Kemudahan Pembiayaan
KUR Penempatan PMI dirancang dengan fleksibilitas tinggi.
Pencairan dana dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan tahapan penempatan, seperti pengurusan dokumen, pelatihan, dan keberangkatan.
Selain itu, jangka waktu pengembalian disesuaikan dengan masa kontrak kerja, dengan maksimal tiga tahun, memberikan kemudahan bagi PMI dalam mengelola keuangan mereka. (*)
