SOKOGURU, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan persoalan banjir yang terus berulang di wilayah DKI Jakarta bukan sekadar bencana musiman.
Banjir yang kerap melanda Ibu Kota Jakarta merupakan cermin dari kegagalan perencanaan tata ruang dan kebijakan struktural di wilayah perkotaan.
Dalam keterangan persnya, Rabu (9/7/2025), Mardani meminta agar pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera berkolaborasi secara serius.
Baca juga: Siaga Hadapi Banjir Jakarta, Pramono Anung: Banjir Tak Bisa Dilawan, Tapi Bisa Disiasati
Pemprov DKI Jakarta juga diminta untuk menggandeng daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), untuk merumuskan solusi jangka panjang.
Penanganan Banjir Jakarta Jangan Hanya Tambal Sulam
“Kolaborasi pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder sangat diperlukan. Tanpa kolaborasi, penanganan banjir Jakarta hanya akan jadi tambal sulam,” ujar politikus dari Fraksi PKS tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Dok.DPR RI)
Mardani menyampaikan keprihatinannya atas banjir besar pada 5–6 Juli 2025 yang membuat ratusan warga Jakarta mengungsi, bahkan ada rumah yang terendam hingga ketinggian 2,7 meter.
Baca juga: Pluit, Jakarta Utara Kembali Diterjang Rob! Warga Diminta Siaga hingga Akhir Juni 2025
Mardani menilai hal ini menandakan adanya masalah struktural serius, termasuk daya tahan infrastruktur drainase, pengelolaan sungai, dan tata ruang kota yang belum menjawab tantangan modern.
“Setiap kali hujan deras dan air laut pasang, Jakarta lumpuh. Ini bukan nasib, tapi konsekuensi dari perencanaan yang belum matang,” ujarnya.
Perlu Koordinasi Lintas Sektor dan Kawasan
Mardani juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan kawasan, khususnya dengan wilayah hulu dan penyangga, agar sistem mitigasi bencana lebih responsif.
Menurutnya, pintu air, bendung, dan kanal-kanal utama harus dikoneksikan dengan sistem mitigasi terpadu dan berbasis data real-time.
Baca juga: Atasi Rob Jakarta! Pemprov DKI Bangun Tanggul Rp 52 Miliar di Muara Angke, Ini Dampaknya
“Teknologi pos pantau dan sistem peringatan dini kita sudah canggih. Tapi kalau respons lapangan lambat, semua jadi sia-sia,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah menyusun road map penanganan banjir yang jelas dan terukur, serta menggunakan anggaran secara bijak dan berkelanjutan, termasuk melalui skema multiyears.
“Petanya harus jelas, solusinya teruji, anggarannya dibagi dengan transparan. Ini bukan soal estetika kota, tapi soal keselamatan warga,” tambahnya.
Pembangunan Infrastruktur Harus Bagian dari Antisipasi Banjir
Terakhir, Mardani menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Jakarta jangan hanya fokus pada konektivitas dan keindahan, tetapi juga pada ketahanan terhadap krisis iklim dan bencana perkotaan.
“Setiap tahun kita diingatkan oleh air bah, dan setiap tahun pula kita dituntut untuk berbenah. Sudah saatnya pemerintah hadir dengan solusi yang komprehensif,” pungkasnya. (*)
