SOKOGURU, JAKARTA- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengerjakan dan mengelola APBN. APBN-nya dikelola sebagai alat untuk mendapatkan tujuan nasional,  dikelola harus cukup fleksibel untuk menjalankan Asta Cita, delapan program prioritas Presiden, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG (Makan Bergizi Gratis), pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, dan percepatan investasi.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan hal itu  dalam acara diskusi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Baca juga: PKS Soroti APBN 2024: Utang Negara Bengkak, Belanja Pendidikan Seret, Daya Beli Melemah

“Pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemenkeu melakukan berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan efektif,” ujarnya, seperti dikutip Keterangan resmi Kemenkeu. 

Salah satunya, sambung Suahasil, melalui refocusing anggaran untuk pelaksanaan berbagai program baru, seperti MBG, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa Merah Putih. 

Selain itu, katanya, Pemerintah juga mengalokasikan lebih dari Rp400 triliun untuk pembangunan infrastruktur, antara lain konektivitas, cetak sawah, perhubungan, perikanan, dan kampung nelayan. 

Baca juga: APBN 2025: Bansos PKH dan Sembako Disalurkan Rp38,9 Triliun, Ini Rinciannya

“Tugas APBN adalah menyukseskan investasi infrastruktur. Kita yakin bahwa dengan infrastruktur yang lebih baik akan menjadi landasan untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya, kegiatan ekonominya bisa dimunculkan, ini yang akan menjadi sumber investasi,” imbuh Wamenkeu Suahasil.

Di sisi lain, Wamenkeu menjelaskan 86% aktivitas ekonomi berasal dari dunia usaha dan masyarakat, sementara sebesar 14% berasal dari APBN. Untuk itu, APBN harus mampu memaksimalkan peran 86% tersebut. 

APBN ditempatkan di titik-titik strategis sesuai arahan Presiden dalam delapan program prioritas.

Baca juga: Dorong Sinergi Produk Halal dan Jasa Keuangan Syariah, Kemenkeu dan BPJPH Jalin Kerja Sama

Menutup diskusi, Wamenkeu menegaskan, kunci utama peningkatan investasi terletak pada terciptanya iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum, reformasi struktural, perbaikan SDM, dan pembangunan infrastruktur. 

Menurutnya, iklim investasi bukan hanya sektor riil, tapi juga sektor keuangan, pasar modal, perbankan, dan stabilitas sektor keuangan.

“Ini kita lakukan semua dengan otoritas-otoritas terkait untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk dunia usaha, masyarakat mau bekerja di perekonomian kita, menciptakan kegiatan ekonomi dan nanti ujungnya kontribusi pajak. Kita kembalikan lagi ke dalam bentuk infrastruktur, logistik, SDM, pendidikan, kesehatan dan kegiatan-kegiatan lainnya,” ujar Wamenkeu.

Defisit yang terjaga

Sebelumnya, dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan,  kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir triwulan ketiga 2025 tetap adaptif dan kredibel dengan defisit yang terjaga pada 1,56% dari PDB serta Keseimbangan Primer surplus Rp18 triliun. 

Defisit anggaran, menurutnya, tercatat sebesar Rp371,5 triliun atau setara 1,56% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah outlook tahun penuh sebesar 2,78% PDB.
"Ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel, menjaga kesimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah," ujarnya.
Ia memaparkan, total Pendapatan Negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun, atau 65,0% dari outlook yang ditetapkan. Meskipun telah mencapai lebih dari separuh target, capaian ini secara nominal lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurutnya, tekanan utama tersebut bersumber dari penurunan harga komoditas global yang berdampak pada penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. 

Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPh Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan. Meski demikian, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan.
Dari sisi Belanja Negara, realisasi mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4% dari outlook. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis, sementara Transfer ke Daerah telah terealisasi Rp648,4 triliun atau 74,6% dari pagu.
"Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infrastruktur," jelas sang Bendahara Negara. (SG-1)