ADA dua syarat penting yang harus dilakukan Indonesia untuk menjadi negara maju, yakni keuangan negara yang sehat dan kepastian hukum yang kredibel.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal itu saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa (14/1). 

“Aspirasi kita untuk masuk di dalam top 20% dunia, berarti high income country, itu dua persyaratan sangat penting yang berhubungan dengan kita berdua ini (Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung). Dari kami, keuangan negaranya tetap sehat, tetap sustainable. Dan dari sisi masyarakat atau perekonomian dibutuhkan kepastian hukum, enforcement yang kredibel,” katanya, dalam keterangan resmi Kemenkeu. 

Baca juga: Panggil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Presiden Bahas Korupsi dan Perizinan Ilegal

Menteri Sri Mulyani menilai Kejaksaan Agung memiliki peran penting untuk menciptakan kepastian hukum yang kredibel agar Indonesia bisa terlepas dari middle income trap dan menjadi negara berpendapatan tinggi. 

“Sisi hukum yang bisa menciptakan keamanan, kenyamanan, tapi juga kepastian,” imbuhnya. 

Untuk itu, Menkeu mendorong kerja sama yang semakin kuat antara Kemenkeu dan Kejagung untuk membangun tata kelola yang baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga, gerak ekonomi yang baik dapat menghasilkan efek yang lebih positif lagi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau yang disebut virtuous cycle. 

Baca juga: Kejagung Didesak Tindaklanjuti Dugaan Kerugian Negara Ratusan Miliar di Indofarma

“Kalau negara ekonominya buruk, tidak ada confidence, tidak ada kepastian hukum, tidak ada investasi, penerimaan pajak rendah, APBN menjadi krisis karena menimbulkan ketidakpastian terhadap sustainabilitas keuangan negara, maka makin krisis ekonominya, makin lemah kehidupannya yang disebut vicious cycle, siklus yang makin memburuk,” tutur Sri Mulyani. 

Kemenkeu dan Kejagung, lanjutnya, menjadi dua institusi yang menentukan Indonesia itu mau virtuous cycle atau vicious cycle. Kita akan ke bawah atau ke atas,” ujarnya lagi. 

Di sisi lain, sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung juga dilakukan dalam pencegahan korupsi. Menkeu mengatakan tata kelola yang baik dalam mencegah korupsi terus dibangun oleh kedua institusi tersebut.

Baca juga: Digandeng KKP, Kejagung Pastikan Kebijakan Pengelolaan Lobster Sesuai Peraturan

“Kalau ada masalah dilakukan perbaikan. Kita laksanakan sistem itu kemudian diawasi bersama. Bagaimana kita bisa bekerja sama menciptakan pencegahan. Kita juga bisa menciptakan kepastian, tapi pada saat yang sama birokrasi juga bisa berjalan dengan baik,” tambah Sri.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mengingatkan Kejagung agar semakin menguatkan pengelolaan anggaran untuk memperbaiki kinerja institusi dan meningkatkan kompetensi pegawainya. 

“Saya selalu menekankan upgrade pengetahuan kepada jajaran saya. Karena ekonomi itu bergerak luar biasa cepat, berubah banyak sekali. Saya yakin bidang hukum juga sama. Maka, saya berharap teman-teman Kejaksaan juga meningkatkan kapasitas. Karena perekonomian membutuhkan suatu pengaturan yang makin kompleks dan makin sophisticated. Maka, kemampuan kita untuk mendesain suatu tata kelola yang baik, sistem kontrak yang baik, dan enforcement yang berwibawa dan efektif itu menjadi sangat penting,” pungkas Menkeu.  (*/SG-1)