SOKOGURU, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, meskipun secara umum menilai hasilnya cukup positif.
Salah satu sorotan tajam F-PKS adalah soal peningkatan utang negara, lemahnya daya beli masyarakat, serta kurang optimalnya belanja di sektor strategis seperti pendidikan.
Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Baca juga: Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi 2026 Bisa Capai 5,8%, Tapi Butuh Kerja Keras
“Kami mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, tapi itu bukan berarti laporan keuangan pemerintah bebas masalah,” ujar Abdul Fikri.
Utang Negara dan Bunga Membengkak, Ruang Fiskal Menyempit
Fraksi PKS menyoroti lonjakan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang naik menjadi 39,81 persen pada akhir 2024, dari 39,21 persen di tahun sebelumnya. Bahkan, utang SBN jangka pendek melonjak 98,71 persen (yoy).
Baca juga: Ancaman Penurunan Kelas Menengah dan Dampaknya pada Perekonomian Nasional
“Beban bunga utang pemerintah tahun 2024 mencapai Rp488,43 triliun, naik 11,04 persen dibanding 2023. Itu setara 19,57 persen dari belanja pusat,” ungkapnya.
Pertumbuhan di Bawah Target, Inflasi Sangat Rendah
Dari sisi makroekonomi, realisasi pertumbuhan ekonomi 2024 hanya mencapai 5,03 persen, masih di bawah target 5,2 persen.
Sementara inflasi nasional justru sangat rendah di 1,57 persen, bahkan sempat mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut.
Baca juga: PHK Capai 46 Ribu Orang di 2024, DPR: UU Cipta Kerja Jadi Titik Temu Pekerja & Pengusaha
“Kami khawatir ini bukan hanya inflasi yang terkendali, tetapi juga sinyal menurunnya daya beli masyarakat,” tegas politikus PKS itu.
Belanja Pendidikan Minim, Belum Sesuai Program Prioritas
F-PKS juga menyoroti lemahnya realisasi belanja pendidikan yang hanya menyentuh Rp569,08 triliun atau 85,1 persen dari pagu anggaran.
Dari jumlah tersebut, komponen pembiayaan pendidikan hanya 19,48 persen, yang dinilai belum sejalan dengan prinsip money follow program.
Dana Desa dan UMKM Perlu Dukungan Berkelanjutan
Sementara itu, untuk dana desa, F-PKS mengapresiasi realisasi sebesar 99,9 persen dari total Rp71 triliun.
Namun, pemerintah tetap diminta untuk menyempurnakan skema earmarked seperti BLT Desa, penanganan stunting, dan program pangan.
Tak kalah penting, pemerintah juga diminta memperkuat daya saing industri nasional dengan kebijakan fiskal dan perdagangan yang mendukung ekspor, substitusi impor, serta memberikan insentif konkret bagi UMKM.
“Surplus perdagangan yang terus tertekan akibat impor harus dijawab dengan kebijakan pengendalian impor strategis dan penguatan industri lokal,” ujar Abdul Fikri.
APBN 2024 Jadi Fondasi Pemerintahan Baru Prabowo
Menurut Abdul Fikri, APBN 2024 sangat penting karena menjadi tahap akhir RPJMN 2020–2024, sekaligus menjadi fondasi awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.
“Kami berharap catatan Fraksi PKS ini dapat menjadi bahan perbaikan dan perhatian serius pemerintah ke depan,” pungkasnya. (*)
