SOKOGURU, JAKARTA — Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan indikator pembangunan yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBN dan Nota Keuangan 2026.
Kesepakatan ini tercapai dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Kesepakatan dicapai melalui tiga panitia kerja (panja) Komisi XI DPR, yakni Panja Pertumbuhan Ekonomi, Panja Penerimaan, dan Panja Defisit.
Baca juga: Ancaman Penurunan Kelas Menengah dan Dampaknya pada Perekonomian Nasional
“Anggota pimpinan dan pemerintah, Gubernur BI, dan Ketua DK OJK sudah menyetujui, maka saya tetapkan sebagai kesimpulan rapat,” tegas Ketua Komisi XI DPR Misbakhun saat menutup rapat.
Ketua Komisi XI DPR Misbakhun. (Dok.DPR RI)
Target Pertumbuhan dan Asumsi Makro 2026
Dalam laporan Panja Pertumbuhan Ekonomi, DPR dan pemerintah sepakat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% hingga 5,8% pada tahun 2026.
Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN 2024 Berhasil Ditekan ke 2,29%, Lebih Baik dari Perkiraan
Sementara defisit anggaran dipatok pada kisaran 2,48% hingga 2,53% dari PDB.
Beberapa asumsi makro lainnya antara lain:
* Inflasi: 1,5%–3,5%
* Nilai tukar rupiah: Rp16.500–Rp16.900/US$
* Suku bunga SBN 10 tahun: 6,6%–7,2%
* Pertumbuhan konsumsi rumah tangga: 5%–5,5%
* Pertumbuhan konsumsi pemerintah: 3,8%–4,5%
* Investasi: 5%–5,9%
* Ekspor: 6,5%–6,8%
* Impor: 7,2%–7,4%
Sasaran Pembangunan: Pengangguran Turun, Kemiskinan Ditekan
DPR dan pemerintah juga menyepakati sejumlah indikator sosial dan pembangunan untuk tahun 2026, antara lain:
* Tingkat pengangguran terbuka: 4,44%–4,96%
* Tingkat kemiskinan: 6,5%–7,5%
* Kemiskinan ekstrem: 0%–0,5%
* Rasio Gini (ketimpangan): 0,377–0,380
* Indeks Modal Manusia: 0,57
* Indeks Kesejahteraan Petani (NTP): 0,7731
* Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 37,95%
Sri Mulyani: Pertumbuhan Butuh Kerja Keras, Dunia Masih Tak Stabil
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai pembahasan berjalan baik dan menjadi dasar kuat untuk penyusunan RAPBN yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus 2025.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah menelaah secara teliti dan kritis, mengingat situasi ekonomi global saat ini sangat dinamis,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,2%–5,8% bukan angka yang mudah dicapai. Ia menegaskan pentingnya menjaga defisit tetap terukur dan kredibel.
Baca juga: Tantangan APBN 2025, Pemerintahan Baru Hadapi Kebutuhan Anggaran yang Bengkak
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyoroti ancaman ketegangan global, khususnya rencana Presiden AS Donald Trump yang akan menerapkan tarif tambahan 10% pada negara-negara BRICS yang menolak kebijakan perdagangan AS.
Sebagaimana diketahui, negara-negara BRICS+ baru saja menggelar pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil, dengan salah satu poin deklarasi mengecam langkah Amerika Serikat yang dinilai proteksionis dan diskriminatif. (*)
