ANGGOTA Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyoroti tantangan berat yang akan dihadapi oleh Pemerintahan Prabowo dalam pelaksanaan APBN 2025.
Dengan 48 kementerian, 7 pejabat setingkat kementerian, dan 56 wakil menteri, kebutuhan anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan dipastikan membengkak.
“Jumlah kabinet yang besar ini membutuhkan anggaran dan manajemen sumber daya yang masif. Dampaknya akan terasa pada alokasi anggaran kementerian dan lembaga,” ungkap Anis dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12).
Anis, politikus PKS sekaligus ekonom, menilai APBN 2025 masih bersifat transisi dan belum menghadirkan terobosan besar.
Baca juga: DPR Ingatkan Pemerintah soal Penurunan Penerimaan Perpajakan dan Defisit APBN
Ia menyebut bahwa penganggaran masih berjalan secara "business as usual", sementara anggaran rutin dan wajib mendominasi, mempersempit ruang fiskal yang tersedia.
“Pemerintah harus mengoptimalkan kerja-kerja kementerian dan lembaga untuk menggerakkan sektor ekonomi yang bisa mendongkrak pertumbuhan,” tegasnya.
Fluktuasi Pendapatan dan Belanja Negara
Meski pendapatan negara terus meningkat secara nominal, Anis mencatat pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi.
Baca juga: Anggota DPR Desak Pemerintah Selamatkan Sritex Tanpa Bebani APBN
Dari pertumbuhan 31% pada 2022 akibat kenaikan harga komoditas unggulan, seperti batu bara dan kelapa sawit, pertumbuhan tahun 2023 merosot ke 5,6%.
Pada 2025, pendapatan negara diproyeksikan hanya tumbuh 6,9%.
Sementara itu, belanja negara terus naik, dari Rp3.096,3 triliun pada 2022 menjadi Rp3.621,3 triliun pada 2025.
Namun, kenaikan ini belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Beban Pembiayaan dan Utang
Pembiayaan negara juga menunjukkan peningkatan, dari Rp522,8 triliun pada 2024 menjadi Rp616,6 triliun pada 2025.
Konsekuensinya, beban utang dan bunga utang akan terus membengkak.
Baca juga: DPR RI Berharap Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh Tidak Bebani APBN
Anis mengingatkan bahwa di tengah stagnasi ekonomi nasional dan ketidakpastian ekonomi global, pemerintah baru harus memperhatikan alokasi anggaran dengan cermat.
"APBN 2025 perlu memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi yang signifikan," tutupnya. (SG-2)
