ANGGOTA Komisi V DPR RI Abdul Hadi bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik meninjau langsung operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh di Bandung, baru-baru ini.
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan proyek yang diharapkan mampu mempercepat mobilitas antara Jakarta dan Bandung serta mengurangi kepadatan lalu lintas.
Abdul Hadi menegaskan bahwa proyek prestisius ini diharapkan dapat beroperasi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa mendatang.
Baca juga: Inilah Tips untuk Menikmati Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengimbau agar pengelola, terutama jajaran Direksi Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), fokus pada efisiensi pengelolaan agar proyek dapat berjalan secara mandiri.
“Kami mengapresiasi keberadaan KCJB dan menyadari proyek ini membutuhkan waktu untuk mencapai break even point (BEP) atau balik modal. Namun, diharapkan biaya operasional dan pemeliharaan dapat dilakukan tanpa menggunakan dana APBN,” ujar Abdul Hadi dalam keterangan pers, Minggu (3/11),
Baca juga: Bertemu Parlemen Tiongkok, DPR Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Penambahan Rute Whoosh
Whoohs Diminta Serap Tenaga Kerja Lokal
Selain aspek pembiayaan, Abdul Hadi juga menyoroti pentingnya penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan.
Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi. (Dok,Ist)
Menurut Abdul Hadi, proyek besar seperti ini seharusnya membuka lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal di sepanjang jalur kereta cepat.
“Kami berharap KCJB dapat membawa manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat sekitar dengan membuka lebih banyak kesempatan kerja,” tambahnya.
Optimalkan Pendapatan Non-Transportasi
Abdul Hadi juga mendorong pengelola KCJB untuk menerapkan strategi bisnis agar tarif layanan lebih terjangkau serta mengoptimalkan pendapatan non-transportasi, seperti fasilitas komersial di stasiun dan area jalur kereta.
Baca juga: Kereta Cepat Whoosh Tambah Jadwal Perjalanan Selama Mudik Lebaran
Dengan demikian, proyek ini bisa menarik investor tanpa ketergantungan pada anggaran negara.
“Kami ingin melihat KCJB sebagai proyek yang berkelanjutan dan ramah anggaran negara. Ini dapat menjadi contoh bagi pengembangan infrastruktur modern di Indonesia yang mandiri secara finansial,” pungkas Abdul Hadi.
Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus memantau perkembangan KCJB agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan tidak menjadi beban bagi APBN. (SG-2)
