SOKOGURU - Menjelang tutup tahun, ritme kehidupan rumah tangga di banyak daerah berubah pelan tapi pasti, kebutuhan meningkat, pengeluaran bertambah, dan perhatian warga kembali tertuju pada bantuan sosial yang selama ini menjadi penopang keseharian.
Di tengah situasi itu, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kembali menjadi topik yang ramai dibicarakan di warung, pasar, hingga grup percakapan warga.
Bagi sebagian keluarga, bantuan tahap akhir ini bukan sekadar angka di sistem, melainkan harapan agar dapur tetap mengepul hingga pergantian tahun.
Suasana menjelang akhir tahun selalu membawa cerita yang nyaris serupa di berbagai wilayah.
Aktivitas belanja meningkat, kebutuhan sekolah dan rumah tangga menumpuk, sementara penghasilan tak selalu bertambah.
Di titik inilah PKH dan BPNT kembali memainkan peran penting sebagai bantalan sosial bagi keluarga miskin dan rentan.
Di banyak desa dan kelurahan, pembahasan soal “bansos cair atau belum” kerap terdengar di e-warung, pos ronda, hingga antrean pasar tradisional.
Warga saling bertukar kabar, ada yang sudah menerima notifikasi pencairan, ada pula yang masih menunggu kejelasan status namanya di sistem.
PKH dan BPNT memang dirancang untuk menjangkau kelompok paling rentan.
PKH menyasar ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lansia, serta penyandang disabilitas berat, dengan tujuan bukan hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga mendorong keberlanjutan pendidikan dan kesehatan keluarga penerima.
Baca Juga:
Sementara BPNT hadir dalam bentuk saldo elektronik yang hanya bisa dibelanjakan untuk kebutuhan pangan pokok, sebuah skema yang dibuat agar bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan.
Penyaluran PKH dan BPNT dilakukan bertahap sepanjang tahun, dan Desember 2025 termasuk dalam tahap keempat yang kerap menjadi perhatian utama.
Tahap ini sering dipersepsikan sebagai “penentu akhir”, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga menjelang libur panjang.
Namun, penting dipahami bahwa pencairan tidak berlangsung serentak di seluruh daerah.
Proses ini bergantung pada validasi data penerima, kesiapan bank penyalur, hingga kondisi geografis wilayah.
Keterlambatan di satu daerah bukan berarti bantuan dibatalkan, melainkan umumnya terkait administrasi yang masih berjalan.
Untuk menghindari spekulasi dan kabar simpang siur, Kementerian Sosial menyediakan saluran resmi bagi masyarakat yang ingin memastikan status bantuannya.
Pengecekan dapat dilakukan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos Kemensos.
Dengan memasukkan NIK, nama, dan wilayah domisili, informasi jenis bantuan serta status penyaluran bisa langsung diketahui.
Langkah ini menjadi krusial, terutama di tengah maraknya informasi tidak resmi yang beredar di media sosial.
Setiap menjelang pencairan bansos, selalu muncul tautan palsu, pesan berantai, hingga iming-iming percepatan pencairan yang berujung penipuan.
Modusnya beragam, mulai dari permintaan data pribadi hingga kode OTP yang seharusnya tidak pernah dibagikan.
Petugas pendamping sosial di lapangan kerap mengingatkan warga agar hanya mempercayai informasi dari kanal resmi pemerintah.
Tidak ada biaya dalam proses pengecekan bansos, dan tidak ada pihak yang berhak meminta data sensitif di luar mekanisme resmi.
Di sisi lain, sistem non-tunai BPNT melalui e-warung juga membawa perubahan dalam pola konsumsi keluarga penerima.
Baca Juga:
Bantuan yang langsung ditukar dengan bahan pangan pokok membuat penggunaan dana lebih terarah, sekaligus membuka ruang pengawasan yang lebih transparan.
Menjelang akhir tahun, ketelitian menjadi kunci. Memastikan data kependudukan tetap valid, rutin melakukan pengecekan melalui kanal resmi, serta tidak mudah tergoda informasi instan di media sosial adalah langkah sederhana namun penting agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Pada akhirnya, PKH dan BPNT bukan sekadar program rutin pemerintah, melainkan jaring pengaman sosial yang dampaknya langsung terasa di meja makan keluarga.
Pertanyaannya kini bukan hanya soal kapan bantuan cair, tetapi sejauh mana masyarakat mampu menjaga aksesnya dengan informasi yang benar dan sikap yang waspada. (*)
