SOKOGURU - Pemerintah Indonesia tengah menyusun skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan ditujukan kepada guru-guru non-ASN yang belum memiliki sertifikasi resmi. 

Bantuan ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.

Kabar gembira ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2025. 

Presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperhatikan nasib para pendidik yang selama ini belum mendapatkan hak dan perhatian yang setara.

Rencana pemberian BLT ini mencerminkan perhatian serius pemerintah terhadap guru non-ASN atau honorer yang belum tersertifikasi. 

Selama ini, banyak dari mereka belum menikmati akses terhadap bantuan sosial maupun program sertifikasi guru.

Langkah ini diambil untuk menambal celah kebijakan yang belum menjangkau seluruh tenaga pendidik, khususnya mereka yang berada di sekolah-sekolah pinggiran atau pelosok.

BLT ini akan diberikan kepada guru non-ASN yang memenuhi sejumlah syarat, yaitu belum tersertifikasi, tidak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos), masih aktif mengajar, serta tercatat secara resmi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pemerintah memastikan bahwa penerima bantuan akan diseleksi secara ketat berdasarkan data yang akurat untuk memastikan tepat sasaran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, besaran bantuan yang akan diterima guru non-ASN diperkirakan berada pada rentang Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. 

Namun, angka pasti bantuan ini masih dalam proses finalisasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Penetapan jumlah bantuan dilakukan berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal negara.

Proses penyaluran bantuan ini akan dilakukan secara langsung ke rekening masing-masing guru penerima. 

Dengan skema transfer langsung, diharapkan tidak terjadi pemotongan atau penyalahgunaan dana bantuan.

Langkah ini juga bertujuan mempercepat distribusi bantuan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kendala teknis di lapangan.

Selain skema bantuan tunai, pemerintah juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp17,15 triliun untuk kegiatan rehabilitasi dan renovasi sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2025. 

Total ada 10.440 sekolah negeri dan swasta yang akan mendapat sentuhan perbaikan infrastruktur.

Anggaran besar ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah ingin meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara merata.

Menariknya, seluruh dana rehabilitasi tersebut akan dikirim langsung ke rekening sekolah dan dikelola secara swakelola. 

Model ini memberi otonomi kepada pihak sekolah untuk menentukan kebutuhan prioritas pembangunan di lingkungan masing-masing.

"Model swakelola ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Bahan bangunan bisa dibeli dari wilayah tersebut, pekerja pun bisa direkrut dari desa atau kecamatan setempat. Jadi dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat," tambah Mendikbudristek.

Dukungan juga datang dari legislatif. Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa mereka mendukung penuh kebijakan ini. 

Perwakilan Komisi menyebut kebijakan tersebut menjadi "angin segar" bagi para guru honorer yang selama ini belum mendapatkan perhatian optimal.

Langkah ini diharapkan menjadi titik balik dalam meningkatkan martabat profesi guru di Indonesia.

Pemerintah tidak hanya fokus pada guru dan infrastruktur, tetapi juga pada siswa dan sistem penerimaan mahasiswa baru. 

Saat ini sedang disiapkan sistem baru Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) serta skema evaluasi akademik nasional yang akan diterapkan mulai tahun 2025.

Reformasi pendidikan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan kualitas seleksi pendidikan tinggi di Indonesia.

Guna mendukung kebijakan baru ini, peraturan menteri terkait sedang dalam tahap harmonisasi antarinstansi. 

Setelah proses ini rampung, regulasi akan segera diumumkan ke publik agar implementasinya bisa segera dilakukan.

Regulasi yang kuat dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan celah hukum.

Kebijakan ini secara keseluruhan diharapkan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan nasional. 

Guru yang lebih sejahtera akan mampu mengajar dengan lebih baik, sementara infrastruktur sekolah yang memadai akan meningkatkan kenyamanan belajar siswa.

Program ini juga membuka lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan memberdayakan ekonomi lokal melalui sistem swakelola.

Rangkaian kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan pada tahun 2025 menunjukkan arah yang positif. 

BLT bagi guru non-ASN, dana renovasi sekolah, dan sistem baru seleksi mahasiswa mencerminkan upaya menyeluruh memperbaiki kualitas pendidikan.

Akankah semua rencana ini berjalan sesuai harapan? Masyarakat dan pemangku kepentingan perlu mengawal implementasinya agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh lapisan. (*)