SOKOGURU – Dana bantuan sosial (bansos) yang semestinya menjadi penopang bagi masyarakat miskin justru menjadi celah bagi penyalahgunaan anggaran.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran sejak tahun 2020 hingga 2023 telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp6,9 triliun.

Program bantuan dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi sorotan karena penyalurannya ditemukan banyak terkendala.

Dikutip dari laman resminya, BPK mencatat adanya penerima ganda, data warga fiktif, hingga penerima yang tidak sesuai dengan kriteria kemiskinan.

Laporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bahkan menyebut, pada tahun 2021 negara mengalami potensi kerugian hingga Rp523 miliar per bulan akibat bansos yang salah sasaran. Meskipun telah menurun menjadi Rp140 miliar setelah pembaruan data.

Masyarakat Bisa Laporkan Bansos Tidak Tepat Sasaran

Pemerintah mendorong partisipasi publik untuk ikut mengawasi penyaluran bansos. Masyarakat bisa melaporkan ketidaktepatan penerima melalui:

- Aplikasi Cek Bansos (Google Play Store), dengan fitur “Usul dan Sanggah”

- Website: https://cekbansos.kemensos.go.id

- Call Center Kemensos: 021-171

- Email: bansoscovid@kemensos.go.id

- Aplikasi LAPOR!: https://www.lapor.go.id

Melaporkan Temuan Bansos Diperlukan Bukti

Supaya laporan dapat segera ditanggapi dan untuk mempermudah proses verifikasi, warga sebaiknya menyiapkan tiga hal berikut:

- Foto KTP penerima tidak layak

- Bukti kepemilikan aset (rumah/mobil mewah)

- Screenshot data tidak sesuai di bansos.kemensos.go.id

Dengan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor, praktik penyaluran bansos yang tidak adil bisa ditekan. 

Pemerintah juga perlu diingatkan untuk terus meningkatkan transparan serta memperkuat sistem verifikasi data. (*)