SOKOGURU, JOMBANG – Kekhawatiran terhadap nasib petani kembali mencuat. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, memperingatkan adanya ancaman kerugian besar bagi petani akibat rendahnya penyerapan hasil panen oleh pemerintah.

Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke gudang Bulog di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat, 2 April 2025, Slamet menyebut hanya sekitar 10% hasil panen petani yang diserap oleh Bulog. 

Kondisi ini membuat banyak petani tak bisa menjual gabah mereka dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Baca juga: Stok Beras Aman di Sumut, Namun Penyerapan Gabah Petani oleh Bulog Terus Dievaluasi

“Kalau penyerapan hanya 10%, bagaimana dengan 90% sisanya? Ketika target di satu daerah sudah terpenuhi, sedangkan petani lain baru panen, harga akan dimainkan tengkulak. Petani akan dipaksa menjual lebih murah,” tegas Slamet.

Politikus PKS itu menyoroti ketimpangan sistem dan menyebut petani terancam menjual hasil panennya di bawah harga HPP jika pemerintah tidak memperluas penyerapan. 

Ia juga menekankan pentingnya kontrol logistik pangan nasional agar pihak swasta atau tengkulak tidak bebas mengendalikan harga di tengah panen raya.

Baca juga: Ketidakjelasan Serapan Gabah Jelang Panen Raya, DPR Desak Pemerintah Beri Kepastian

Lebih lanjut, Slamet mendorong pemerintah untuk memiliki neraca pangan yang akurat dan transparan, agar kebijakan yang diambil benar-benar melindungi kesejahteraan petani.

“Kalau data pangan jelas, pengambilan keputusan akan lebih tepat sasaran dan petani tidak lagi menjadi korban permainan harga,” pungkasnya dalam keterangan pers, Minggu, 5 April 2025.

Baca juga: DPR Kritisi Keterlibatan Babinsa dalam Penyerapan Gabah dari Petani

Situasi ini menambah daftar panjang persoalan petani di Indonesia, yang seringkali berjibaku dengan rendahnya harga jual meski produktivitas tinggi. 

Slamet mengingatkan bahwa petani tidak boleh terus dikorbankan dalam sistem pangan yang belum berpihak. (*)