SOKOGURU, MEDAN: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan bahwa ketersediaan beras nasional, termasuk di wilayah Sumatera Utara (Sumut), dalam kondisi aman dan terkendali. 

Hal ini disampaikannya usai kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI bersama Perum Bulog dan sejumlah pemangku kepentingan di Medan, Sumatera Utara.

Menurutnya, penyerapan gabah petani oleh Bulog sudah berlangsung sesuai dengan arahan pemerintah. 

Baca juga: Ketidakjelasan Serapan Gabah Jelang Panen Raya, DPR Desak Pemerintah Beri Kepastian

Meski sempat mengalami hambatan di awal, proses ini kini mulai berjalan stabil dengan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. (Ist.DPR RI)

“Secara nasional dan di Sumatera Utara, stok beras cukup dan tidak mengkhawatirkan. Serapan gabah oleh Bulog juga berjalan sesuai arahan,” jelas Abdul Kharis. 

“Memang sempat ada keterlambatan di awal, tapi evaluasi terus dilakukan agar ke depan lebih lancar,” ungkap Abdul Kharis dalam keterangan pers, Kamis (10/4).

Strategi Pemerintah Jaga Harga Saat Panen

Ia menjelaskan bahwa masih adanya stok beras tahun 2024 yang belum didistribusikan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. 

Kebijakan ini penting agar harga beras tidak jatuh selama musim panen dan merugikan petani.

Baca juga: Bulog Diminta Naikkan Serapan Produksi Gabah/Beras di Puncak Panen Raya Padi pada Maret

“Kalau seluruh stok dilepas saat panen, harga bisa anjlok. Maka strategi penyaluran dilakukan secara hati-hati agar petani tetap diuntungkan,” jelas legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu.

SPHP Digelar Terbatas, Fokus Jaga Harga di Daerah Non-Panen

Terkait Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Kharis menyatakan bahwa distribusi SPHP saat ini dibuka secara terbatas dan selektif di daerah-daerah yang belum atau tidak sedang panen. 

Tujuannya jelas: menjaga agar harga beras tidak merosot secara nasional.

“SPHP tetap berjalan, khususnya di wilayah yang belum panen. Ini untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi harga jual petani,” tambahnya.

Dorong Subsidi Output, Komisi IV DPR RU Dukung Inovasi untuk Petani

Abdul Kharis juga menyoroti usulan skema subsidi output dari Bulog sebagai langkah kreatif yang layak dikembangkan. 

Menurutnya, pendekatan berbasis hasil produksi ini bisa menjadi solusi berkelanjutan bagi petani di tengah dinamika harga dan biaya produksi.

Baca juga: DPR Kritisi Keterlibatan Babinsa dalam Penyerapan Gabah dari Petani

“Usulan subsidi output sangat menarik. Sudah pernah kami bahas dalam rapat dengan Menteri Pertanian dan ini layak diperjuangkan agar petani mendapat dukungan lebih konkret,” katanya.

Komitmen Perbaikan Terus Digulirkan

Dengan kondisi stok yang terjaga, proses penyerapan gabah yang terus dievaluasi, serta dukungan terhadap kebijakan-kebijakan baru seperti subsidi output, 

Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal keberpihakan negara terhadap petani.

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memastikan kedaulatan pangan, melindungi petani, dan menjaga harga beras tetap stabil bagi masyarakat. (SG-2)