SOKOGURU, BANDUNG- Pelibatan mahasiswa membantu menangani sampah saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) diwacanakan dapat membantu Pemerintah (Pemkot) Kota Bandung mengatasi permasalahan sampah.
Pasalnya, Bandung memiliki modal kuat yaitu jejaring perguruan tinggi besar dan jumlah mahasiswa melimpah. Sebab itu, kampus akan dilibatkan dalam pemetaan kebutuhan infrastruktur, kajian model bisnis, edukasi masyarakat, hingga penerjunan mahasiswa melalui KKN tematik.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menyampaikan hal itu saat berkunjung ke Balai Kota Bandung, Rabu 25 Februari 2026.
Baca juga: Wali Kota Farhan: Pemkot Bandung Masih Kejar Pengolahan 500 Ton Sampah per Hari
“Kampus memetakan kebutuhan komposting, maggotisasi, biodigester, RDF, sampai rantai pasoknya. Setelah itu kita usulkan ke pemerintah pusat. Jadi tidak membebani APBD,” jelasnya, seperti dikutip Diskominfo Kota Bandung.
Brian berpendapat, pendekatan itu jauh lebih efisien dibanding pembangunan fasilitas waste to energy berskala besar yang bisa menelan biaya Rp2 triliun – Rp3 triliun per unit.
“Kalau model ini berhasil di Bandung, tahun depan bisa diterapkan di seluruh kota di Indonesia,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Brian mengungkapkan, program rencananya tersebut akan melibatkan kampus, pemerintah pusat, Pemkot Bandung, hingga unsur TNI-Polri untuk pengawasan, terutama di sektor horeka (hotel, restoran, kafe) dan pasar.
Baca juga: Wali Kota Farhan: Soal Sampah, Pemkot Bandung Terapkan Rewards and Punishment
Langkah penegakan hukum (gakum) juga disiapkan, disertai insentif bagi pelaku usaha yang patuh.
“Kita jadikan Bandung panggung percontohan nasional. Tahun ini kita keroyok bersama,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah pusat menetapkan lima daerah sebagai pilot project pengelolaan sampah berbasis kolaborasi kampus dan pemerintah daerah, yakni Bandung, Bogor, Tangerang, Purwokerto, dan Yogyakarta.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memaparkan, saat ini, timbulan sampah mencapai 1.507,85 ton per hari. Sekitar 60% berasal dari rumah tangga, dengan dominasi sisa makanan dan daun.
Namun, berdasarkan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sampah yang benar-benar terkelola dipilah, diolah, dimanfaatkan baru sekitar 21,63%. Sisanya masih mengalir ke TPA atau tercecer di lingkungan.
“Mindset yang harus kita ubah adalah ‘saya sudah bayar, sampah harus hilang’. Itu keliru. Sampah bukan soal hilang, tapi harus dikelola,” sebut Farhan.
Ia juga menyoroti praktik pembuangan sampah liar di wilayah perbatasan dan kawasan tertentu, termasuk keterlibatan oknum dalam rantai pengangkutan tidak resmi.
Sebagai jawaban atas persoalan hulu, Pemkot Bandung meluncurkan programPetugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah).
Pemkot Bandung telah merekrut sebanyak 1.597 petugas Gaslah atau satu orang per RW untuk mengetuk pintu rumah warga, mengedukasi pemilahan, sekaligus mengangkut sampah organik. Setiap petugas ditargetkan mengumpulkan minimal 25 kilogram sampah organik per hari.
Program ini ditopang anggaran sekitar Rp24 miliar per tahun dan dipantau melalui dashboard digital real-time yang juga menjadi indikator kinerja camat dan lurah.
“Tanpa rekayasa sosial dan enforcement, tidak akan selesai. Hulu harus beres dulu,” imbuhnya.
Pemkot Bandung juga mengintegrasikan Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Sehat Atasi Stunting dalam satu ekosistem sirkular.
Sampah organik diolah jadi kompos/maggot dimanfaatkan urban farming hasil panen untuk dapur warga sisa dapur kembali dikelola.
“Inilah sirkular Bandung Utama. Kita bangun budaya, bukan hanya teknologi,” katanya.
Kunci keberhasilan, menurut Farhan, adalah menurunkan produksi sampah per orang. Saat ini, warga Bandung menghasilkan rata-rata 0,58 kg sampah per hari. Targetnya ditekan di bawah 0,4 kg.
“Kalau kesadaran tidak dibangun, teknologi apa pun nanti ambyar,” katanya. (SG-1)
