SOKOGURU, MEDAN: Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, kembali mengingatkan bahwa ketahanan pangan nasional tidak bisa hanya dilihat dari tingginya angka produksi. 

Menurutnya, kesejahteraan petani dan keberlanjutan sistem pangan justru menjadi tolok ukur yang tak kalah penting dalam menjamin kedaulatan pangan Indonesia.

Hal ini ia sampaikan saat mengikuti kunjungan kerja Komisi IV ke Gudang Beras Bulog di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/4).

Baca juga: UMKM Sektor Pangan Diberdayakan untuk Perkuat Ketahanan Pangan

"Jangan hanya bicara produksi. Ketahanan pangan itu baru tercapai kalau produksi mencukupi kebutuhan nasional, pelaku utamanya—petani, nelayan, peternak—hidup sejahtera, dan keberhasilannya bisa berlanjut jangka panjang," tegas mantan Menteri

Namun, di balik semangat itu, Rokhmin menilai ada ironi besar yang masih terjadi. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri. (Ist.DPR RI)

Ia menyinggung inkonsistensi pemerintah dalam memenuhi komitmen soal larangan impor empat komoditas strategis: beras, jagung, gula, dan daging.

"Desember lalu pemerintah janji tidak akan impor beras, jagung, gula, dan daging selama 2025. Tapi baru bulan lalu, kita justru impor 200 ribu ton beras,” jelasnya. 

Baca juga: Festival Bangun Desa Fokuskan pada Ketahanan Pangan dan Inovasi Pemuda

“Kami di Komisi IV merasa tertampar. Kalau memang belum siap, jangan buat janji yang tidak realistis," ujarnya dengan nada kecewa.

Di sisi lain, Rokhmin mengakui bahwa produksi beras nasional saat ini cukup menggembirakan. 

Berdasarkan proyeksi Kementerian Pertanian, produksi beras 2025 diperkirakan mencapai 33 juta ton, sementara kebutuhan nasional hanya sekitar 31 juta ton. 

Dengan tambahan stok Bulog sebesar 2,4 juta ton, ketersediaan dipastikan aman.

Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Ia menyoroti bahwa jagung, gula, dan kedelai masih menjadi pekerjaan rumah besar. 

Distribusi Pangan Tidak Merata

Selain itu, distribusi pangan yang belum merata menjadi kendala tersendiri. Masih banyak daerah yang mengalami defisit, meski di sisi lain ada wilayah yang mengalami surplus.

"Contohnya beras. Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan surplus, tapi NTT dan Riau justru kekurangan. Di sinilah pentingnya pembenahan sistem logistik dan pergudangan, agar distribusi bisa merata," jelasnya.

Baca juga: Kementerian UMKM Siapkan Rp20 Triliun untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Sebagai penutup, Rokhmin menegaskan bahwa kedaulatan pangan hanya bisa tercapai bila tiga subsistem utama berjalan beriringan: produksi, konsumsi, dan logistik. 

Ia mengajak pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk tidak hanya mengejar angka, tetapi membangun ekosistem pangan yang adil, merata, dan berkelanjutan. (SG-2)