WAKIL Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM), Helvi Moraza, menegaskan komitmennya untuk memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Pemberdayaan UMKM di sektor pangan menjadi fokus utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh.
Berbicara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan di Medan, Sumatera Utara (Sumut), baru-baru ini, Helvi menjelaskan bahwa Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) akan dioptimalkan sebagai pusat ekosistem swasembada pangan.
Baca juga: Wujudkan Swasembada Pangan 2025, Kemenkop Dorong Transformasi Koperasi Pertanian
“Di Sumatera Utara, ada tiga PLUT yang tersebar di Medan, Dairi, dan Simalungun. PLUT ini berfungsi sebagai tempat informasi, pelatihan, dan pendampingan bagi UMKM, mulai dari akses pembiayaan hingga pengembangan pasar,” jelas Helvi.
Selain itu, Kementerian UMKM juga mendukung legalitas usaha di sektor pertanian melalui pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).
Langkah ini, menurut Helvi, akan membantu UMKM memperoleh akses yang lebih luas ke pembiayaan dan pasar.
Peran Besar UMKM Pertanian dalam Ketahanan Pangan
Helvi menyoroti bahwa UMKM sektor pertanian menjadi tulang punggung ketahanan pangan Indonesia, dengan lebih dari 29 juta unit usaha yang tersebar di seluruh Tanah Air.
Namun, 99% dari UMKM ini masih berupa usaha perseorangan berskala mikro.
“Untuk memperkuat daya saing, kami mendorong holdingisasi beras melalui pengelompokan Rice Milling Unit (RMU),” jelas Wamen UMKM.
Baca juga: OJK Susun Regulasi Baru untuk Permudah UMKM Akses Pembiayaan
“Dengan sistem ini, beras dapat dihasilkan langsung sesuai kelasnya, seperti premium, untuk memenuhi kebutuhan pasar,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pencapaian menggembirakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut.
Pada tahun 2024, penyaluran KUR untuk sektor pertanian mencapai 44 persen, menunjukkan potensi besar sektor ini dengan pendekatan yang tepat.
Fokus pada Sektor Perikanan dan Stabilitas Harga Komoditas
Namun, Wamen Helvi juga mencatat penurunan penyaluran KUR di sektor perikanan dari 1,8% pada 2020 menjadi 1,5% pada 2024.
Menurutnya, sektor ini tetap memiliki peluang besar untuk berkembang jika diberikan akses lebih baik terhadap pembiayaan dan teknologi.
Baca juga: DPRD DKI Jakarta Ajak Pelaku UMKM Jakarta Gaet Pasar Lewat Medsos
Untuk menjaga stabilitas harga komoditas, Helvi menyebutkan program Rumah Produksi Bersama (RPB) yang dikembangkan di Kabupaten Batu Bara sebagai salah satu solusi inovatif.
“Kami sedang mengupayakan penggilingan cabai agar hasilnya dapat langsung diserap pemerintah untuk menjaga harga tetap stabil, terutama saat panen raya,” jelasnya.
Kolaborasi untuk Ketahanan Pangan yang Tangguh
Di akhir pembahasan, Helvi menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, UMKM, dan masyarakat dalam memperkuat sektor pangan nasional.
“Mari kita pererat kerja sama ini. Dengan kolaborasi yang solid, kita bisa menciptakan ketahanan pangan yang tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengusaha UMKM di sektor pangan,” tutupnya penuh optimisme.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mendorong ketahanan pangan nasional, sekaligus membuka peluang baru bagi UMKM di sektor pangan untuk berkembang lebih pesat. (SG-2)
