WAKIL Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan langkah besar tengah diambil untuk memperkuat sektor koperasi di industri pertanian sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada pangan pada 2025.
Dalam acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) 2025 di Solo,baru-baru ini, Ferry menegaskan bahwa Indonesia harus segera mengurangi ketergantungan pada impor beras.
“Kementerian Koperasi mendukung penuh Asta Cita kedua terkait swasembada pangan,” kata Wamenkop.
Baca juga: Serapan Gabah Sesuai HPP oleh Bulog Jadi Tantangan Besar Swasembada Pangan
Tahun 2025, Indonesia Targetkan Tidak Impor Beras
“Targetnya, pada 2025 Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras. Untuk itu, langkah cepat dan aktif diperlukan untuk memobilisasi pengadaan beras dan gabah di dalam negeri,” ungkap Ferry.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kemenkop bersama Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp10 triliun yang akan disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM).
Dana ini diperuntukkan bagi koperasi untuk meningkatkan akses pembiayaan, termasuk bagi anggota Perpadi yang belum berkoperasi.
Revitalisasi Koperasi dan Dukungan Infrastruktur
Wamenkop mengungkapkan bahwa program prioritas Kemenkop juga mencakup revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) di berbagai daerah.
Baca juga: Dorong Swasembada Pangan, Jabar Luncurkan Gerakan Penanaman Jagung 1 Juta Hektare
Salah satu fokusnya adalah penyediaan alat pengering gabah (dryer) untuk meningkatkan efisiensi produksi dan hasil panen.
Bulog Diminta Aktif Serap Gabah
Selain itu, pemerintah berencana mendorong Perum Bulog agar lebih aktif menyerap gabah langsung dari petani dengan harga yang kompetitif.
“Presiden Prabowo menginginkan Bulog kembali berperan besar seperti dahulu. Untuk itu, Bulog diberi mandat menyerap gabah langsung dari petani. Hal ini untuk memastikan petani mendapatkan harga yang layak,” jelasnya.
Selain itu, Wamenkop mengungkapkan bahwa skema baru untuk distribusi pupuk sedang dirancang melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan segera diterbitkan.
Dalam skema ini, koperasi yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) akan dilibatkan untuk menyalurkan pupuk secara langsung.
Baca juga: Pj Gubernur Jabar Dorong HIPMI Perkuat Ketahanan dan Swasembada Pangan
Langkah ini bertujuan meminimalisasi rantai distribusi yang selama ini menjadi kendala.
“Dengan penyaluran pupuk yang lebih terukur melalui koperasi, hasil produksi gabah akan lebih efisien dan mudah dicatat. Harapannya, pemerintah tidak lagi sering bergantung pada impor,” ujar Ferry.
Koperasi Pertanian, Pilar Swasembada Pangan
Data Kemenkop mencatat bahwa pada 2023 terdapat 3.800 koperasi aktif di sektor pertanian dengan 162.492 anggota dan total volume usaha mencapai Rp2,1 triliun.
Potensi ini dinilai sangat besar untuk mendukung swasembada pangan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam lima tahun ke depan.
Perlunya Pendekatan Holistik untuk Wujudkan Swasembada Pangan
Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menegaskan pentingnya pendekatan holistik dari hulu ke hilir untuk mewujudkan swasembada pangan.
Menurutnya, produktivitas petani di tingkat hulu perlu didukung oleh pengelolaan gabah, penggilingan padi, dan pasar yang terintegrasi di hilir.
“Bulog sebagai penyangga pangan nasional harus bersinergi dengan ekosistem ini. Kemenkop juga diharapkan aktif dalam memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah, terutama untuk penyediaan alat seperti dryer,” kata Sutarto.
Ia juga meminta pemerintah untuk menertibkan investasi asing dalam sektor penggilingan padi agar kedaulatan pangan nasional tetap terjaga.
“Harapan kami, jangan sampai pasar beras nasional didominasi asing atau impor,” tambahnya.
Langkah Nyata Menuju Ketahanan Pangan
Dalam Munas Perpadi 2025 yang berlangsung selama tiga hari (14-16 Januari 2025) dan dihadiri lebih dari 1.200 peserta dari berbagai pemangku kepentingan perberasan, optimisme menguat bahwa swasembada pangan bukan lagi sekadar mimpi.
Sinergi antara koperasi, pemerintah, dan masyarakat diharapkan mampu mendorong transformasi sektor pertanian menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.
“Dengan ekosistem yang terintegrasi, bantuan alat dan pupuk yang maksimal, serta sinergi semua pihak, Insya Allah kita akan memiliki stok gabah dan beras yang mencukupi,” jelas Wamenkop.
“Bahkan, ke depan kita bisa memperluas swasembada ke produk pangan lain,” pungkas Ferry. (SG-2)