MENTERI Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menegaskan komitmen Kementerian UMKM dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pembiayaan peralatan produksi bagi pengusaha UMKM.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha petani, peternak, dan pengusaha sektor perikanan.
Dalam upayanya, Kementerian UMKM sedang menyusun Peraturan Menteri (Permen) untuk mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang difokuskan pada peralatan produksi.
Baca juga: Kredit Usaha Rakyat Tidak Termasuk dalam Program Hapus Utang UMKM
Program ini akan memberikan plafon hingga Rp2 miliar per penerima, guna memastikan ketersediaan alat usaha yang memadai.
Alternatif Pembiayaan dan Dukungan Daerah
Selain KUR, Maman menyebutkan bahwa pemerintah juga menawarkan alternatif pembiayaan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan bunga rendah sebesar 4%.
Skema ini juga mencakup Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang membuka peluang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam mendukung UMKM lokal.
Baca juga: Surabaya Siapkan 150 UMKM untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
“PIP memberikan opsi pembiayaan non-KUR dengan bunga hanya 4%, yang merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan UMKM, terutama di sektor pertanian dan perikanan,” kata Maman dalam pernyataannya pada Selasa (14/1/2025).
Perluasan Akses Pembiayaan
Saat ini, 75% penyaluran KUR masih dikelola oleh Bank Himbara.
Namun, Kementerian UMKM berencana memperluas peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menjangkau lebih banyak UMKM di pelosok Tanah Air.
Langkah ini diambil untuk memastikan akses pembiayaan yang adil dan merata di seluruh Indonesia.
Baca juga: Dilantik sebagai Direktur PT BPR Bank Jogja, Heri Susanto Siap Dorong UMKM Naik Kelas
“Peningkatan peran BPD adalah langkah afirmatif kami untuk memastikan bahwa UMKM di daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat dari program ini,” tambah Maman.
Dengan strategi ini, Kementerian UMKM optimistis bahwa kontribusi UMKM dalam ketahanan pangan nasional akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan. (SG-2)
