BERDASARKAN Global Food Security Index, skor Indonesia pada 2022 adalah 60,2, berada di urutan ke-63. Sejak 2018 sampai 2022, aspek ketahanan pangan mengalami peningkatan yang artinya pemerintah cukup berhasil dalam mengatur bagaimana hasil produksi pangan mampu sampai ke masyarakat,
Namun, ada penurunan pada aspek ketersediaan pangan. Hal itu juga merupakan salah satu dampak fenomena perubahan iklim yang turut menerpa Indonesia.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas/NFA, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan hal itu dalam diskusi From Vulnerability to Opportunity: Addressing Climate Change Challenges in Indonesia's Food Security, secara daring pada Selasa (15/10) .
Baca juga: Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tunjukkan Daerah Rawan Pangan di Indonesia Turun
“Kami di Badan Pangan Nasional mengambil peran di aspek hilir, untuk bagaimana suplai lancar dan stabilitas harga pangan strategis dapat tercipta. Pada pokoknya, jangan sampai petani merugi dan masyarakat pun memperoleh harga yang wajar," jelasnya dalam rilis Rabu (16/10).
Pada acara yang dihelat Center for Indonesian Policy Studies itu, Ketut memaparkan, Fenomena perubahan iklim tak dapat dipungkiri bisa mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
Namun pemerintah termasuk Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) menjawab tantangan tersebut dengan optimistis. Optimalisasi produksi pangan dalam negeri akan ditopang strategi dan kebijakan pada bagian hilir rantai pasok ekosistem pangan.
Baca juga: Hari Pangan Sedunia: Momentum Refleksi dan Aksi untuk Ketahanan Pangan Indonesia
Deputi Ketut turut menjelaskan pentingnya peran BUMN pangan sebagai standby buyer hasil produksi pangan dalam negeri yang kemudian akan dijadikan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Menurutnya, dengan penyiapan hilirisasi pangan yang tertata efektif dapat menopang akselarasi produksi pangan yang terus digeber oleh Kementerian Pertanian, meskipun dalam kondisi perubahan iklim seperti El Nino.
Sebelumnya, rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pengaruh El Nino menyebabkan terjadinya mundur tanam. Alhasil, menyebabkan penurunan luas panen padi di tahun ini.
Baca juga: Mulai dari Nasi Jagung Instan hingga Camilan dari Singkong Raih UKM Pangan Award 2024
Menurut BPS, lanjut Ketut, luas panen padi pada 2024 diperkirakan 10,05 juta hektare (ha) atau mengalami penurunan sebesar 0,17 juta ha dibandingkan 2023.
“Meskipun mengalami penurunan, sepanjang Agustus-Desember 2024, luas panen padi diperkirakan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini karena adanya lonjakan luas tanaman sepanjang Mei-Juli 2024,” imbuhnya.
Krisis kekeringan
Pada diskusi tersebut hadir pula narasumber seorang analis TMP, Ivana Ema Pavkova. TMP adalah konsultan internasional yang menaruh perhatian pada masalah lingkungan, sosial, dan bidang lainnya yang berkaitan dengan perubahan iklim global.
Ivana berpandangan dampak perubahan iklim akan mempengaruhi produksi pangan domestik Indonesia.
"Perubahan iklim menyebabkan adanya risiko banjir meningkat drastis. Namun secara bersamaan, terdapat beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), memperlihatkan risiko kekeringan. Tentu ini akan menyebabkan kesulitan bagi para petani, terutama petani skala kecil yang tidak punya akses mekanisasi pertanian," urainya.
Untuk itu, sambung Ema, penting untuk secara proaktif bersiap hadapi tantangan tersebut dengan mengintegrasikan perubahan iklim sebagai aspek dalam perencanaan lintas kementerian dan industri.
“Kami sangat merekomendasikan adanya upaya diversifikasi, baik pada jenis tanaman pangan dan juga kemitraaan dagang, dalam arti tidak bergantung pada satu negara atau satu mitra dagang saja," pungkasnya. (SG-1)
