JUMLAH wilayah rentan rawan pangan di Indonesia turun dari 74 kabupaten/kota pada 2022, menjadi 68 kabupaten/kota (2023), dan turun kembali menjadi 62 kabupaten/kota pada 2024.

Perhitungan tersebut berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2024 yang menunjukkan  terjadi perbaikan situasi ketahanan pangan di tanah air. 

Demikian disampaikan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), Sarwo Edhy, dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2024, di Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama pada Selasa (15/10).

Baca juga: Kepala Bapanas/NFA: Program Makan Bergizi Gratis Mampu Jadi Penggerak Ekonomi

“Berdasarkan hasil perhitungan FSVA Indonesia 2024 jumlah wilayah rentan rawan pangan (prioritas 1-3) turun 12%. Alhamdulilah, capaian itu merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi lintas sektor di tingkat pusat dan daerah,” ungkapnya  saat membacakan sambutan Kepala Bapanas/NFA, Arief Prasetyo Adi, dalam rilis Rabu (16/10). 

Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid itu diikuti oleh kementerian/lembaga terkait, serta seluruh Dinas Pangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Turut hadir sebagai narasumber perwakilan WFP Indonesia, Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, dan Kemendes PDTT.

Lebih lanjut Sarwo mengatakan FSVA telah digunakan sebagai rujukan dalam penetapan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, dan program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor termasuk di dalam memberi rekomendasi penggunaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan.

Baca juga: Peringati IDAFLW 2024, Bapanas/NFA Terus Membumikan Gerakan Stop Boros Pangan

Dari berbagai intervensi yang telah dilaksanakan, sambungnya, terjadi perbaikan dari tahun ke tahun, kualitas ketahanan pangan nasional semakin membaik. Di sisi lain, pada tingkat individu angka Prevelance of Undernourishment (PoU) tercatat turun menjadi 8,58% dari sebelumnya 10,21%. 

Hal itu didukung dengan peningkatan konsumsi energi dari 2079 Kkl/kapita/hari menjadi 2088 Kkl/kapita/hari.

“Pada kesempatan yang baik ini saya juga mengajak semua pihak untuk mengambil peran dalam membangun masa depan agar setiap orang dapat meningkatkan hak atas pangan. Pemerintah perlu mengintegrasikan hak atas pangan di seluruh kebijakan dan program sistem pangan untuk memastikan akses yang sama terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman,” tambahnya.

Baca juga: Kajian NFA-BPS: 68 kabupaten/kota di Indonesia Masih Rentan Rawan Pangan

Apresiasi dari WFP

Pada kesempatan yang sama, Country Director World Food Programme (WFP), Jennifer Kim Rosenzweig, mengapresiasi, komitmen pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kerawanan pangan dan kemiskinan. 

Menurutnya, salah satu keunggulan Indonesia dalam hal ini ialah komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan zero hunger atau mengakhiri kelaparan. 

Bersamaan dengan soft launching FSVA 2024 itu, Jennifer berharap, kerja sama ketahanan pangan antara WFP dengan NFA bisa terus dilanjutkan dan diperkuat sehingga bisa menghasilkan data yang akurat, reliabel, dan terpercaya guna menghasilkan kebijakan pangan nasional yang tepat.

“Sejak dua dekade yang lalu kita bekerjasama untuk meningkatkan data-data ketahanan pangan di Indonesia. Sebagai perwakilan dari WFP, merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk berjalan bersama pemerintah Indonesia dan melanjutkan kerja sama ini di tahun 2025, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona (RPJMN),” imbuhnya. 

Sementara itu dalam sesi panel, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas/NFA, Nyoto Suwignyo, mengatakan, FSVA juga menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan pangan melalui pemenuhan hak atas pangan. 

Sebagaimana program Makan Bergizi Gratis yang akan digulirkan oleh pemerintahan mendatang, FSVA dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, untuk memenuhi hak masyarakat atas pangan. 

"Salah satu hal yang bisa dianalisis untuk bisa mewujudkan apakah benar hak atas pangan itu dijalankan, kita bisa melihatnya pada saat pemerintah punya program yang namanya Makan Bergizi Gratis. Itulah wujud dari sebuah intervensi pemerintah terhadap hak atas pangan untuk masa depan yang lebih baik," ungkapnya. 

Sesuai tema Hari Pangan Sedunia 2024 yaitu Hak Atas Pangan untuk Kehidupan dan Masa Depan yang Lebih Baik (Right to Food for a Better Life and Better Future), NFA terus memperkuat data pangan untuk mendukung upaya intervensi terhadap target Sustainable Development Goals (SDGs) yakni pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, serta memastikan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. (SG-1)