ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Rajiv, memberikan apresiasi atas langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang mencopot seorang direktur dan 10 pegawai Kementerian Pertanian (Kementan).
Langkah tersebut dilakukan setelah 11 pegawai tersebut terbukti terlibat dalam kasus pengadaan pupuk palsu yang merugikan petani.
“Saya apresiasi komitmen Mentan membersihkan lembaganya dari ASN yang terlibat pengadaan pupuk palsu. Kalau perlu, seret mereka ke penegak hukum karena sudah menipu petani,” tegas Rajiv, Minggu (1/12).
Baca juga: Transformasi Gapoktan Jadi Koperasi, Momentum Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Pupuk di Bawah Standar
Rajiv mengungkapkan kekhawatirannya terkait temuan kandungan NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) dalam pupuk yang diproduksi oleh empat perusahaan swasta pemenang tender.
Kandungan NPK pupuk tersebut jauh di bawah standar minimum 15%, bahkan ada yang mencapai 0 persen.
Ia mempertanyakan mekanisme pengadaan yang digunakan Kementan, terutama terkait kelolosan perusahaan-perusahaan tersebut dalam tender.
Baca juga: Perbaikan Rantai Distribusi Pupuk agar Lebih Pendek akan Diatur Perpres
"Bagaimana mungkin perusahaan pupuk ini bisa menang tender dengan nilai besar tanpa adanya pengecekan yang ketat?” ujar Rajiv.
“Apakah tidak dilakukan kunjungan langsung ke pabrik dan uji mutu secara acak?” kritik politikus Partai NasDem ini.
Desakan untuk Memberantas Mafia Pupuk
Rajiv menegaskan pentingnya Kementan tidak hanya menghentikan kerja sama dengan empat perusahaan yang terbukti nakal, tetapi juga mengusut 23 perusahaan lain yang memproduksi pupuk di bawah spesifikasi. Menurutnya, blacklist saja tidak cukup.
“Kerugian akibat pupuk palsu disebut mencapai Rp600 miliar, sementara pupuk berkualitas rendah bisa menimbulkan kerugian hingga Rp3,2 triliun,” jelasnya.
“Kementan harus segera melakukan audit ulang pengadaan pupuk, baik melalui e-katalog maupun penunjukan langsung (PL),” tegas anggota DPR dari Dapil Jawa Barat II ini.
Baca juga: DPR Desak Kementan Segera Susun Skema Tepat untuk Distribusi Pupuk Subsidi
Rajiv juga menyerukan agar mafia pupuk di Indonesia segera ditangkap untuk melindungi petani dan mendukung program swasembada pangan yang menjadi target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah Bersih-Bersih di Kementan
Kasus ini menjadi sorotan penting dalam upaya membersihkan praktik mafia yang merugikan petani.
Mentan Andi Amran Sulaiman telah menunjukkan komitmen melalui tindakan tegas terhadap jajaran internalnya.
Namun, langkah ini harus diikuti dengan pengawasan lebih ketat dalam mekanisme pengadaan serta sinergi dengan aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera.
Dengan kerugian besar yang terungkap, publik berharap reformasi tata kelola pengadaan pupuk benar-benar terealisasi.
Petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia tidak boleh terus dirugikan oleh ulah oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi. (SG-2)
