PEMERINTAH memutuskan memperbaiki rantai distribusi pupuk yang selama ini dianggap terlalu panjang. Peraturan Presiden (Perpres) terkait hal itu nanti diputuskan Kementerian Pertanian (Kementan).
Kementan langsung ke Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), pengecer, atau distribusi, sehingga rantai distribusinya menjadi sangat pendek.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (26/11).
Baca juga: Produksi Pupuk Palsu, Mentan Tindak 27 Perusahaan yang Rugikan Petani Rp3,23 Triliun
Ratas tersebut membahas berbagai isu strategis di sektor pangan, termasuk distribusi pupuk, neraca komoditas, hingga transformasi kelembagaan Perum Bulog.
Zulhas juga menyampaikan bahwa keputusan terkait neraca komoditas saat ini akan turut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Sebelumnya, neraca komoditas hanya diputuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
“Nanti mengenai neraca komoditas ditambahkan satu kementerian yaitu menteri (koordinator) bidang ekonomi atau menteri koordinator bidang pangan. Itu saja kalimatnya dan sudah disetujui juga,” ungkapnya dalam keterangan BPMI Setpres.
Baca juga: Distribusi Pupuk Langsung Ke Petani Dinilai Tepat, Pemerintah akan Pangkas 145 Regulasi
Selain soal kebijakan, Zulhas juga menyampaikan kabar baik terkait produksi dan stok pangan nasional. Produksi beras 2025 diperkirakan mencapai 32 juta ton, sementara stok beras nasional hingga akhir Desember 2024 diproyeksikan mencapai lebih dari 8 juta ton, dengan hampir 2 juta ton dikelola oleh Bulog.
“Stok beras kita akhir Desember nanti ini akan dicatat sebagai stok tertinggi mungkin 5 tahun terakhir. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan tidak ada impornya, tapi kalau impor pun sedikit,” imbuhnya.
Ratas tersebut juga membahas rencana transformasi kelembagaan Bulog. Kepala Negara mengarahkan agar Bulog dapat lebih optimal dalam mendukung swasembada pangan, khususnya dalam pembelian gabah dan jagung. Selain itu, pemerintah juga akan menyusun kebijakan terkait penyuluh pertanian agar pengelolaannya lebih terkoordinasi di tingkat pusat.
Baca juga: Petani Boleh Gembira, Mentan Amran Sebut Kini Pupuk Langsung ke Petani
Sedangkan terkait infrastruktur irigasi, Presiden ke-8 RI itu telah menginstruksikan jajarannya agar aturan tanggung jawab irigasi yang selama ini terbagi antara pemerintah daerah dan pusat dapat ditinjau kembali.
“Ini nanti akan kita lihat Perpres-nya sehingga irigasi itu nanti bisa diputuskan oleh Kementan,walaupun nanti yang mengerjakan adalah Menteri PU,” tutur Zulhas. (SG-1)
