SOKOGURU, MAKASSAR- Sebanyak 100 peserta dari desa-desa binaan yang memiliki potensi produk unggulan, perusahaan eksportir (off-taker), badan usaha milik desa (BUMDes), dan BUMDes Bersama (BUMDesma) di Sulawesi Selatan mengikuti Forum Desa Berdaya, Inovatif, Sejahtera, Akuntabel (BISA) Ekspor.
Forum yang digelar Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa, 10 Maret 2026 itu menjadi momen edukasi bagi para pelaku usaha di desa-desa di Sulawesi Selatan untuk merambah pasar luar negeri.
Melalui Forum Desa BISA Ekspor itu pula pemerintah berupaya mendorong peningkatan ekosistem agar produk-produk desa dapat menjadi komoditas berkualitas ekspor.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag, Fajarini Puntodewi, menyampaikan hal itu saat membuka acara tersebut.
“Melalui Desa BISA Ekspor, Kemendag melihat desa bukan lagi sekadar penyangga produksi, melainkan motor penggerak ekspor nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi Kemendag .
Forum yang bertajuk Forum Desa BISA Ekspor: Dari Desa untuk Dunia - Chapter Sulawesi Selatan itu, sambung Puntodewi, membeberkan strategi pengembangan ekspor, penguatan kualitas produk, serta peluang kerja sama dengan mitra usaha yang dapat membuka akses ke pasar internasional.
Baca juga: Hasilkan Transaksi USD134,87 Juta, Program UMKM BISA Ekspor Fasilitasi 1.217 UMKM Sepanjang 2025
“Kemendag bersinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk meningkatkan ekspor dari desa dengan memangkas hambatan logistik dan birokrasi bagi pelaku usaha di desa. Dengan begitu, pelaku usaha di desa dapat ikut berkontribusi dalam rantai pasok global,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Puntodewi mengatakan, Komoditas unggulan desa di Sulawesi Selatan berpotensi memiliki daya saing yang besar di pasar internasional.
Tercatat sebanyak 159 desa dari total 247 desa binaan di Sulawesi Selatan telah siap menembus pasar ekspor dengan komoditas unggulan kakao, rumput laut, dan minyak nilam.
Baca juga: Ekspor Rutin Produk Tempe ke Luar Negeri, Cucup Ruhiyat Raih Primaniyarta UMKM BISA Ekspor Award
Puntodewi menambahkan, kualitas produk dan kesiapan SDM menjadi fondasi utama dalam memenangkan persaingan global. Akses pasar yang terbuka lebar tidak akan berdampak optimal tanpa konsistensi mutu yang terjaga.
“Standar mutu dan kualitas SDM adalah fondasi utama daya saing kita. Kemendag hadir memberikan pendampingan teknis agar produk desa tidak hanya unggul secara kuantitas, tetapi juga memenuhi standar keberlanjutan dan keamanan pangan internasional,” tambah Puntodewi.
Adapun forum dibuka dengan gelar wicara (talk show) bertajuk Penguatan Ekosistem Desa Berorientasi Ekspor melalui Sinergi Lintas Kementerian.
Panelis yang hadir merupakan perwakilan Ikatan Pimpinan Tinggi Madya Perempuan Indonesia (PIMTI), yaitu Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ishartini, serta Kepala Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian Kementerian Pertanian Idha Widi Arsanti.
Forum itu juga menghadirkan sesi presentasi bisnis (pitching) secara daring antara para binaan Desa BISA Ekspor dengan para perwakilan perdagangan luar negeri, yakni Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei dan Atase Perdagangan RI Kuala Lumpur.
Sesi pitching menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha di desa untuk memperluas akses pasar.
Salah satu peserta forum, Renaldi Kurniawan dari binaan Petani Milenial Jeneponto menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan forum Desa BISA Ekspor.
“Melalui forum ini, kami harap bisa mendapat informasi dan bimbingan teknis yang dapat meningkatkan pemahaman ekspor serta berdampak nyata terhadap kemampuan menembus ekspor,” ujarnya.
Penandatanganan PKS
Pada forum tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Ditjen PEN Kemendag dan Ditjen Perhutanan Sosial Kemenhut yang berfokus pada pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Produk Hasil Hutan Perhutanan Sosial Berorientasi Ekspor.
Penandatanganan menjadi wujud nyata memberdayakan KUPS melalui pertukaran data, peningkatan kapasitas, hingga promosi produk hasil hutan yang dikelola masyarakat secara berkelanjutan.
Setelah pelaksanaan forum, dilakukan kunjungan ke KUPS Gula Aren di Maros, Sulawesi Selatan. Kunjungan itu merupakan pemantauan langsung terhadap potensi komoditas ekspor berbasis hutan yang ada di Sulawesi Selatan.
Inisiatif Pemerintah dan swasta
Desa BISA Ekspor merupakan inisiatif kolektif antara pemerintah dan swasta untuk menciptakan ekosistem ekspor yang terintegrasi di tingkat desa. Tujuannya, agar desa mampu menembus pasar internasional secara mandiri dan berkelanjutan.
Dirjen Puntodewi menambahkan, pihaknya terus mendukung para pelaku usaha di daerah untuk naik kelas melalui penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir.
Dengan begitu, desa-desa di Indonesia dapat berkontribusi signifikan terhadap capaian target ekspor nasional dan menjadi pilar ketahanan ekonomi nasional di masa depan.
“Desa untuk dunia menjadi arah kebijakan yang sedang kita wujudkan bersama. Melalui kolaborasi yang kuat, kami optimistis desa-desa di Indonesia dapat menjadi pemain penting dalam perdagangan dunia,” ujarnya.
Hingga Maret 2026, Kemendag telah memetakan 2.503 desa di seluruh Indonesia. Sebanyak 755 desa masuk dalam Klaster 1 yang artinya sudah siap ekspor.
Sementara 1.627 desa berada di Klaster 2 yang memerlukan pendampingan untuk menjadi siap ekspor. Di Sulawesi Selatan sendiri, sebanyak 159 desa telah masuk Klaster 1.
"Program Desa BISA Ekspor fokus pada tujuh pilar utama, termasuk peningkatan SDM, produktivitas, hingga dukungan akses pembiayaan dan informasi pasar yang komprehensif. Kami terus mendukung desa-desa untuk mengoptimalkan potensinya, seperti Sulawesi Selatan yang berpotensi besar dengan 159 desa telah siap ekspor," tutup Puntodewi. (SG-1)
