SOKOGURU - Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 untuk periode April–Juni 2025 kini memasuki tahap penting. 

Banyak keluarga penerima manfaat (KPM), terutama yang baru terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN), menanti kabar pencairan bantuan dari pemerintah. 

Proses distribusi bansos ini mengalami pembaruan teknis dan alur, terutama untuk KPM baru yang belum pernah menerima bantuan sebelumnya.

Program bantuan PKH dan BPNT tahap 2 sudah lama ditunggu-tunggu, khususnya oleh KPM yang baru masuk dalam data sosial ekonomi tunggal pemerintah. 

Para penerima baru ini sebelumnya belum pernah merasakan bantuan langsung dari negara, sehingga pencairan tahap ini menjadi momen yang dinanti.

Dengan penerapan DTSEN sebagai basis data, pemerintah mulai melakukan penyaringan ulang terhadap daftar penerima bantuan sosial. 

Hal ini menyebabkan sejumlah KPM lama yang dinilai sudah cukup mampu secara ekonomi, akhirnya tidak lagi mendapat bantuan.

Total sebanyak 1,9 juta keluarga penerima manfaat telah resmi dikeluarkan dari daftar penerima PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025. 

Langkah ini diambil demi memastikan hanya warga yang benar-benar membutuhkan yang menerima manfaat dari program sosial tersebut.

Kuota yang ditinggalkan oleh KPM lama itu akan segera diisi oleh penerima baru. 

KPM baru tersebut telah lolos verifikasi dan dinilai layak mendapatkan bantuan berdasarkan data terbaru.

Penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 2 bagi KPM baru direncanakan akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. 

Mekanisme ini menjadi jalur utama untuk penyaluran tahap awal sebelum kemungkinan berpindah ke jalur bank himbara.

Update terkini menunjukkan bahwa di aplikasi SIKS NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), sudah mulai terlihat pergerakan penyaluran bansos tahap 2. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pencairan sedang diproses.

Akram, seorang operator SIKS NG di tingkat desa, mengonfirmasi bahwa prosesnya sudah mencapai tahap awal pembukaan rekening kolektif atau burekol. 

Dalam keterangannya, ia menyatakan, "PKH BPNT Kantor Pos statusnya burekol ya atau buka rekening kolektif," tulisnya.

Status burekol ini membuka peluang bahwa ke depan, penyaluran bisa beralih dari PT Pos ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui bank-bank milik pemerintah atau bank Himbara. 

Namun demikian, perpindahan tersebut membutuhkan proses tambahan.

Jika penyaluran dialihkan ke KKS bank Himbara, maka prosesnya akan memakan waktu lebih lama karena KPM baru harus membuka rekening terlebih dahulu. 

Bank penyalur yang dimaksud meliputi BRI, BNI, BSI, atau Bank Mandiri.

Pembukaan rekening tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan KKS baru, agar dana bansos dapat ditransfer langsung ke masing-masing penerima. 

Proses ini menambah waktu distribusi, namun dinilai lebih aman dan terkontrol.

Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi apakah penyaluran bansos akan tetap melalui PT Pos atau sudah berpindah ke skema bank Himbara. 

Namun mengingat sudah memasuki bulan Juni 2025, besar kemungkinan dana PKH dan BPNT tahap 2 akan mulai disalurkan dalam waktu dekat.

Dengan semakin jelasnya proses dan status penyaluran di aplikasi resmi, masyarakat—terutama KPM baru—diharapkan tetap tenang dan memantau informasi resmi. 

Apakah bantuan akan cair lewat KKS atau masih melalui PT Pos? Mari kita tunggu kabar terbaru dari pemerintah. 

Apakah Anda termasuk penerima bansos tahap 2 ini? Cek status Anda sekarang dan pantau perkembangan berikutnya. (*)